Bupati Tapin Sambut Kunker Bapemperda DPRD Kalimantan Selatan

Rantau, KP – Bupati Tapin HM Arifin Arpan menyambut kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daeah Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka singkronasi dan harmonisasi pembuatan peraturan daerah kabupaten dan pemerintah provinsi Kalimantan selatan. Selasa (18/5/20210 bertempat Ruang Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin baru.

Anggota DPRD Provinsi Kalsel sebanyak 13 orang yang datang melakukan kunjungan kerja juga disambut para jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris DPRD Tapin, Kepala Dinas Pertanian, dan Bagian Hukum Setda Tapin.

Bupati Tapin mengucapkan selamat datang kepada Bapemperda DPRD Provinsi Kalsel ke Pemerintah Kabupaten Tapin, semoga dengan kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat untuk kebaikan dan kemajuan banua khusunya Kabupaten Tapin dalam hal pembuatan produk hukum daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan para wakil rakyat Provinsi Kalimantan Selatan ke Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka singkronisasi peraturan daerah dibuat, “ucapnya.

Dalam perjalanannya dalam pembuatan perda sampai sejauh ini tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan harmonisasi, fasilitasi, verifikasi, evaluasi dan klarifikasi ranperda yang telah dilakukan, kalaupun ada tentunya akan Kembali berkoordinasi bersama pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi kendala yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Dengan kedatangan para wakil rakyat provinsi kalsel dapat memberikan masukan terkait dalam pembentukan peraturan daerah sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan semuanya bisa singkron.

Berita Lainnya
1 dari 264

Sementara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalsel H Hormansyah mengatakan, kunjungan kerja Bapemperda DPRD Prov Kalsel ke Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka singkronisasi berkenaan peraturan daerah yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tapin.

“Sehingga nantinya peraturan daerah yang dibuat kabupaten tidak bertabrakan dengan pemerintah provinsi, jadi ada kesesuaian antara pemerintah provinsi dengan kabupaten,’’katanya.

Menurut Horman sapaan akrabnya Hormansyah bahwa sekarang ini ada perda yang tidak singkron sekitar 10 persen antara perda dibuat kabupaten/kota dan provinsi, oleh karenanya pada kunjungan kerja ini akan melihat sejauh mana perda yang tidak singkron tersebut.

“Terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai atau tidak singkron tentunya akan dikaji ulang dan disesuaikan sehingga perda tidak bertabrakan minimal sama produk hukum yang dibuat,’’ ujarnya.

Berharap kedepannya dengan melakukan kunjungan kerja, khusus perda  kabupaten/kota bisa saling menunjang, perda provinsi bisa menunjang untuk kabupaten dan perda Kabupaten bisa menyesuaikan perda provinsi.

Dalam pertemuan itu dilakukan diskusi masing-masing sambil memberikan masukan dan pendapat, mulai dari Kepala SOPD Pemkab Tapin memaparkan peraturan daerah yang dibuat dan penyampaian dari anggota Bapemperda DPRD Prov Kalsel terkait peraturan daerah yang akan dibuat. (abd/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya