Rubah RPJMD untuk Hasilkan Perencanaan yang Aspirasi”

Tanjung, KP – Dilakukannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar perencanaan bisa lebih aspirasi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, asal tidak merubah visi misi daerah.

Hal itu, diungkapkan Bupati Tabalong Drs H Anang Syakhfiani M.Si, saat memberikan paparan dalam Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabalong Ke-8, belum lama tadi di Aula Rapat Graha Sakata Kantor DPRD Tabalong Tanjung.

Menurut Anang, Pemerintah Daerah (Pemkab) Tabalong melakukan proses Perubahan RPJMD melalui beberapa tahapan yang dimulai dari Forum Konsultasi Publik tanggal 25 Januari 2021 dan Musrembang RPJMD pada tanggal 22 Maret 2021 bertujuan untuk menjaring dan mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus wadah partisipasi. “Untuk menghasilkan perencanaan daerah yang lebih aspirasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Berita Lainnya
1 dari 288

“Isi perubahan tidak mengubah visi, misi dan tujuan beserta sasaran. Pembaruan terjadi pada strategi dan arah kebijakan,” demikian jelas Bupati Tabalong.

Sebelumnya, Bupati Tabalong pernah menjelaskan bahwa perubahan RPJMD ini tidak merubah substansi karena tertuang di dalam rumusan visi dan misi daerah lima tahun ke depan, yang boleh berubah hanya hal yang terkait dengan tujuan sasaran dan program prioritas perangkat daerah. “RPJMD harus kita rubah karena salah satu di antaranya yang paling prinsip adalah tentang kawasan tata ruang industri yang berlokasi di Desa Saradang,” ujarnya.

“Oleh sebab itu perubahan-perubahan terjadi karena menyesuaikan dengan perencanaan pemerintahan yang lebih atas, juga ada evaluasi dari kantor Kemenpan-RB,” ungkap Anang seraya berpesan agar perubahan bisa menjadikan RPJMD yang digelar oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tabalong tersebut bisa lebih efektif.

Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong, HM Noor Rifani SH ST MT, juga pernah mengungkapkan bahwa kegiatan Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong perlu dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah di atas, yakni dengan mengacu pada Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024, Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang nomenklatur perencanaan dan penganggaran, termasuk juga tentunya dengan adanya bencana non alam akibat dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Musrenbang sendiri menurut Rifani, merupakan rangkaian penyusunan rancangan perubahan RPJPD Kabupaten Tabalong dalam rangka mengakomodasi kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan penganggaran lebih aspiratif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. (ros/K-6)
 

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya