Pencegahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin, untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak, yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
PALANGKA RAYA, KP — Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H. Nurul Edy mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri membuka secara Resmi acara Penilaian Kinerja Kabupaten/ Kota dalam rangka Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021, Kamis (03/6).
Dalam amanat tertulisnya, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng mengemukakan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita), akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 hari Pertama Kehidupan (HPK).
Karena itu pencegahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin, untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak, yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
Menurut Sekda, tingkat Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, masih termasuk 10 tertinggi di Indonesia dan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, bahwa Prevalensi Stunting pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah di atas ratarata nasional.e
Ia mengemukakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam rapat terbatas Rabu, 8 Mei 2020 di Istana Merdeka, Jakarta, terdapat beberapa hal yang ditekankan. Pertama, fokus menurunkan stunting di 10 Provinsi yang memiliki Prevalensi Stunting tertinggi yaitu NTT, Sulbar, NTB, 3 Gorontalo, Aceh, Kalteng, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Kedua, memastikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu tetap berlangsung, tidak berhenti ditengah pandemic Covid-19. Ketiga, terus mengencarkan aspek promotif berupa edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil dan juga keluarga, sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan Stunting.
Terakhir, menyambungkan upaya penurunan angka Stunting dengan program perlindungan sosial, terutama PKH, BNPT dan pembangunan infrastruktur dasar, yang menjangkau keluarga tidak mampu.
Di Kalimantan Tengah sendiri, berdasarkan hasil Riskesdas Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, didapat Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur (48,84%) dan terendah di kabupaten Seruyan (21,84%). Sedangkan dari hasil Study Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, didapat Prevalensi Stunting tertinggi ada di Kabupaten Kapuas (42,37%) dan terendah di kabupaten Murung Raya (17,45%).
Ada 4 permasalahan Stunting di Kabupaten/Kota, secara khusus sebagai lokus prioritas yang dinyatakan cukup tinggi tingkat Stunting-nya, hal ini janganlah dianggap sebagai suatu aib atau kegagalan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan sosial dasar, namun terjadinya Stunting disebabkan kurangnya penanganan gizi spesifik, dimana gizi spesifik disebabkan faktor kemiskinan, perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian asupan gizi yang belum cukup kepada ibu hamil dan anak balita dan sebagainya.
Menurut Sekda melalui Asisren IInH. Nurul Edy Tahun 2021 Kementerian Kesehatan menetapkan 9 Kabupaten/Kota di Prov. Kalteng, sebagai lokus prioritas untuk tahun 2021, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Berikutnya Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, sehingga diharapkan kepada 6 Kabupaten/Kota lokus baru untuk wajib memprioritaskan program dan anggaran penurunan Stunting.
Kegiatan penilaian 8 Aksi Konvergensi itu dihadiri Tenaga Ahli Tim INEY LGCB-ASR Regional 4 Kalimantan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Yuyun Kurniawati serta Kepala Dinas/Badan/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng. (drt/K-10)
