F-PAN Banjarmasin Ingatkan Ketersediaan RTH Diperluas

Banjarmasin,KP – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin hingga kini terus berusaha menuntaskan pembahasan atas revisi Perda Nomor : 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terkait pembahasan revisi Perda tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) meminta agar masalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dijadikan skala prioritas untuk diperluas.

“Masalahnya, karena luasan RTH di Banjarmasin hingga saat ini masih minim dan belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional,” kata F-PAN.

Permintaan itu disampaikan FPAN melalui juru bicaranya Afrizal saat menyampaikan pemandangan umum menyikapi Kebijakan Umum (KUA) APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 yang diserahkan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina Kamis (15l7l2021) lalu.

Aprizal mengemukakan fraksinya meminta agar revisi Perda RTW berpihak dan memperhatikan perluasan RTH.

Menurut Afrizal anggota dewan yang duduk di komisi III ini selain memperluas RTH, penetapan juga haruslah dirumuskan sejak awal, agar keberadaannya di masa mendatang tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran RTRW.

Sebab ungkapnya, luasan RTH saat ini di kota Banjarmasin adalah sebagian milik masyarakat. Padahal, penetapan RTH itu dilakukan secara sepihak oleh Pemko Banjarmasin.

Berita Lainnya
1 dari 3.188

Anehnya lagi kata Afrizal lahan atau tanah milik warga itu jauh sebelumnya sudah dilindungi bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Namun lanjutnya, karena belakangan ditetapkan sebagai kawasan RTH, warga sebagai pemilik akhirnya tidak bisa membangun tanah miliknya tersebut.

“Penetapan RTH secara sepihak itu tentunya sangat merugikan warga. Mestinya sebelum ditetapkan sebagai RTH tanah atau lahan milik warga itu dibeli oleh Pemko,” tandasnya.

Ia menilai dengan semakin terbatasnya lahan, maka salah satu yang harus diprogramkan oleh Pemko Banjarmasin untuk memperluas RTH adalah dengan membeli lahan atau tanah milik warga.

Sebelum hal senada juga disampaikan Aliansyah. Menurut anggota dewan dari F-PKS ini selain membeli lahan atau tanah milik warga adalah dengan memperketat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terutama untuk para pengembang.

Anggota dewan yang juga duduk di komisi III menyebutkan , setiap pengembang yang membangun perumahan wajib menyediakan atas menyiapkan 30 persen untuk fasilitas umum (fasum) dalam satu lokasi perumahan yang dibangun.

Lahan dipersiapkan untuk kepentingan fasum ini kata Aliansyah. peruntukannya meliputi baik untuk saluran pembuangan air (drainase), tempat ibadah, RTH atau berupa lapangan terbuka untuk fasilitas olahraga.

“Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Perda Nomor : 6 tahun 2013. tentang Perumahan,” ujarnya. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya