Problema Guru Honorer, Potret Buruknya Pembiayaan Pendidikan

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI. Al Mujahidin II Banjarmasin

Sekarang lagi ramai-ramainya para guru honor mengikuti pelaksanaan ujian seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) guru honorer. Terutama, bagi guru honorer senior yang sudah puluhan tahun mengabdi. Dengan kompetensi pas-pasan, mereka dihadapkan dengan persaingan yang tidak seimbang.

Para guru honorer senior harus bersaing dengan guru yang fresh graduate atau memiliki kompetensi lebih. Seleksi PPPK dianggap tidak afirmatif. Hingga beredar surat terbuka untuk Mendikbudristek agar meringankan dan memberi kemudahan bagi guru honorer.

Guru PPPK adalah guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar.

pengangkatan proses guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang harus melalui seleksi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Membaca kisah perjuangan para guru honorer ini, rasanya tak ada yang tak meringis bahkan menitikkan air mata, menyimak berbagai cerita seputar pelaksanaan seleksi PPPK yang begitu menyentuh. Mereka yang bermukim di pelosok, harus menempuh perjalanan jauh yang penuh rintangan.

Cucuran keringat dan derai air mata pun mewarnai kisah mereka mengikuti seleksi PPPK. Meski penuh rintangan, guru honorer ini harus berjuang demi mendapatkan pengakuan negara sekaligus memperbaiki nasib, meski sebatas pegawai pemerintah berstatus kontrak.

Tak sedikit dari mereka telah memasuki usia senja. Saat mengikuti seleksi PPPK, beberapa dari mereka harus dipapah, tertatih-tatih memasuki ruangan. Sistem ujian berbasis online pun turut menjadi kendala, khususnya bagi mereka yang notabene imigran digital.

Mata yang telah rabun membuat mereka sulit mengeja soal yang panjang nan melelahkan mata. Tangan mereka bahkan gemetaran menyentuh mouse. Wajah-wajah itu mendadak sayu saat melihat hasil yang tak mencapai passing grade.

Pupus sudah harapan mencerdaskan generasi. Sementara di rumah mereka, keluarga menanti harap-harap cemas atas perbaikan nasib lewat jalur seleksi PPPK.

Puluhan tahun mengabdi, nasib mereka dipertaruhkan dalam ujian seleksi ini. Meski selama ini mereka digaji hanya berkisar 200 hingga 300 ribu per bulan, dapat dipastikan mereka telah mencetak anak didik berprestasi dan membanggakan.

Sungguh sayang, sematan “pahlawan tanpa tanda jasa” seolah nyanyian pelipur lara. Sang pahlawan yang perannya sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa, harus menjadi korban sistem pendidikan minus visi.

Realitasnya, kebijakan PPPK bagi guru honorer adalah kebijakan setengah hati yang lahir dari kebijakan miskin visi. Alih-alih jadi harapan, PPPK justru memupus niat baik para guru untuk turut mendidik generasi bangsa.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sendiri menemukan beberapa kendala selama proses seleksi PPPK Guru 2021 berlangsung. Mulai dari kecemasan guru akibat penyampaian informasi yang kurang optimal, hingga soal tes yang dirasa sulit, berbeda saat bimtek.

Koordinator Nasional P2G, Satriawan Salim, mengungkap ada setumpuk kendala yang dialami para guru honorer selama proses seleksi berlangsung. Kendala itu antara lain mengenai kebutuhan formasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, ada nilai ambang batas (passing grade) yang terlalu tinggi, kebijakan afirmasi yang tidak adil, hingga sistem administrasi dan kendala mekanisme ujian lainnya.

Memang, perekrutan satu juta guru melalui seleksi PPPK ini dianggap angin segar bagi para guru honorer. Meski untuk diangkat menjadi PPPK, para guru tenaga honorer harus mengikuti tahap ujian seleksi menjadi guru pada 2021 terlebih dulu.

Seleksi ini terbuka bagi guru honorer kategori 2 (THK-2) yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Menurut data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Dengan jumlah tersebut, kekurangan guru ditaksir mencapai 1.020.921 orang. Hingga pada 2024, kekurangan guru diprediksi mencapai 1.312.759 orang.

Berita Lainnya

Pancasila Sebagai Penjaga Keutuhan NKRI

Ironi di Balik Pekerja Pinjol Ilegal

1 dari 352

Jika dibandingkan jumlah guru PNS dengan non-PNS, hampir sebagian besar masih berstatus honorer. Pada 2020 saja, guru non-PNS jumlahnya mencapai 937.228 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 728.461 masih berstatus guru honorer sekolah.

Pengangkatan guru honorer dengan program PPPK menegaskan buruknya sistem hari ini menyediakan layanan Pendidikan bagi rakyat, memfasilitasi pendidikan dengan jumlah guru yang memadai dan berkualitas serta membiayai kebutuhan Pendidikan termasuk dengan menempatkan terhormat dan menggaji secara layak para pendidik

Sesungguhnya amat besar kebutuhan rakyat terhadap guru. Sudah selayaknya negara membuka penerimaan guru tanpa embel-embel kontrak. Sebab selain menggantung nasib para guru, negara juga tak serius memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan.

Lebih jauh lagi, pendidikan memiliki peran besar dalam membangun peradaban. Inilah kelemahan sistem sekuler kapitalisme saat ini, tidak memiliki visi mencerdaskan generasi, gagap memaknai perkembangan teknologi, visi pendidikan mencetak generasi seolah hilang arah.

Pada setiap peradaban, hal terpenting dan strategis untuk disiapkan dalam menjaga keberlanjutannya adalah menyiapkan generasi. Bangsa yang visioner akan mendudukkan proses pendidikan generasi dalam langkah strategisnya.

Sektor pendidikan merupakan sektor yang diandalkan untuk melahirkan generasi. Dalam proses inilah, pendidikan dan generasi saling berkaitan dalam membangun peradaban.

Mendidik generasi membutuhkan guru yang tidak hanya kapabel dan menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami peran strategis pendidikan untuk keberlanjutan peradaban.

Visi pendidikan sendiri sesungguhnya ditentukan oleh sistem dan tata aturan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam, guru memiliki tugas yang mulia dan strategis yakni mencetak output berkualitas.

Mendidik bukan sekadar mentransfer ilmu. Lebih dari itu, mendidik adalah upaya guru mentransfer visi, hingga anak didik memahami bahwa ilmu yang mereka dapatkan harus dimanfaatkan untuk kebangkitan umat.

Di sinilah pentingnya merumuskan kurikulum yang berbasis akidah. Dalam sistem pendidikan Islam, hal yang tak kalah penting adalah kurikulum.

Pada setiap fase usia dan tingkat sekolah anak didik, mereka akan ditanami akidah yang kukuh hingga diperkenalkan ilmu pengetahuan umum. Sehingga, ketika proses pendidikan selesai, peserta didik dapat memahami secara utuh bahwa ilmu yang didapatkan akan dimintai pertanggungjawaban.

Anak didik pun harus memahami bahwa ilmu tersebut tidak sekadar berdimensi dunia, tetapi juga berdimensi akhirat. Inilah pencapaian tertinggi seorang. Teknologi sendiri adalah alat yang membantu proses penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai alat, teknologi adalah bagian dari infrastruktur yang memudahkan rakyat mengakses pendidikan, juga memudahkan guru menjalankan proses pengajaran.

Membangun infrastruktur berbasis teknologi harus dilakukan secara merata, hingga seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat memahami prosesnya.

Sistem pemerintahan Islam memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan asasi rakyat, karenanya negara wajib menyediakan seluruh perangkat pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, termasuk memenuhi kebutuhan akan guru.

Negara wajib mencukupi kebutuhan rakyat terhadap guru hingga ke pelosok. Negara juga wajib membangun infrastruktur secara merata dari pusat hingga ke daerah. Dengan demikian, ketimpangan penyelenggaraan pendidikan tidak akan terjadi karena negara memahami kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya individu per individu.

Problem sistem pendidikan saat ini adalah adanya ketimpangan pembangunan pusat dan daerah, sehingga kualitas pendidikan pusat dan daerah berbeda. Sebab, pembangunan infrastruktur tidak merata. Minimnya dana adalah faktor utamanya.

Dalam sistem Islam, penyelenggaraan pendidikan berikut pembangunan sarana prasarana yang mendukung pendidikan ditopang oleh sistem ekonomi berbasis baitulmal. Sumber-sumber dana baitulmal tidak hanya cukup mendanai pembangunan infrastruktur, tetapi juga cukup digunakan untuk menggaji para guru.

Sistem pendidikan yang ditopang ekonomi yang kuat tidak akan menggantung nasib guru dengan status kontrak kerja. Sebab sejatinya, dalam pemerintahan Islam, guru adalah pegawai negeri. Mereka berhak mendapatkan gaji dari bakti mereka mendidik umat.

Jika sistem kapitalisme saat ini masih menggantung nasib guru honorer dengan gaji seadanya, sebaliknya, masyhur dalam lembaran sejarah pada masanya, Khalifah Umar bin Khaththab menggaji guru sebanyak 15 dinar atau setara 63,75 gram emas. Ini menggambarkan penghargaan negara atas peran strategis guru.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya