Bertakwa Tanpa Berkorupsi

Oleh : Salasiah, S.Pd
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penggeledahan yang terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2022.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis PU pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki (MK), Direktur CV Hanamas Marhaini (MRH), serta Direktur CV Kalpataru Fachriadi (FH) sebagai tersangka (tribunnews.com, 22 September 2021).

Kota Amuntai yang terkenal relegius dengan semboyan kota bertakwa yang merupakan akronim dari Bersih, Tertib, Anggun, Kompak, berwibawa menjadi tergagap seakan melihat drama kasus korupsi di layar media secara langsung. Tentu masyarakat tidak akan pernah menyangka tokoh-tokoh pejabat yang terseret KPK, dikenal relegius dan dekat dengan para ulama tersandung kasus korupsi. Masyarakat Amuntai tentu mempertanyakan kebenarananya.

Korupsi didefenisikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga, teman, atau kelompoknya. (Erika Revida, Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya, USU Digital Library, 2003, hlm. 1). Sedangkan penyuapan yang menjadi bagian dari kegiatan korupsi adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan.

Secara jelas korupsi sudah mewarnai jalannya kebijakan dan pemerintahan. Korupsi tidak terpungkiri subur dalam sistem kapitalisme sekuler. Sistem kapitalis yang mengukur segala sesuatu dengan timbangan keuntungan materi dan kesenangan berdasarkan manfaat. Sehingga yang menjadi tolak ukur kebijakan adalah berapa besar keuntungan dan kekayaan pribadi yang bisa diperoleh secara fee.

Sistem sekuler yang memisahkan kontrol agama dari aturan kehidupan. Sistem inilah menjauhkan manusia dari hakikatnya sebagai makhluk yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan yang dilakukan. Sehingga ketika kebijakan diambil tidak ada timbangan halal dan haram. Ulama bukan sebagai tempat bertanya keraguan hukum, tapi hanya sebagai pengesah dengan mendaulat mereka membacakan zikir dan doa selamat.

Para kapitalis terus menciptakan berbagai produk dan tren style berbagai kelas yang memanjakan mata. Diperparah dengan fenomena “pamer kekayaan” di tengah-tengah masyarakat. Fenomena yang begitu mudah memengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat, bahkan Amuntai yang merupakan kabupaten dengan jumlah pesantren dan majelis yang banyak.

Sebagus apa pun upaya memberantas korupsi, jika lingkungan (aturan) masih menyuburkan tindakan haram itu, lembaga itu tak akan mampu membabat habis kejahatan menggarong uang rakyat. Bahkan, bisa-bisa KPK akan mati (hancur) sedikit demi sedikit.

Berita Lainnya
1 dari 350

Lingkungan yang dimaksud adalah tata aturan kapitalisme sekuler, sebuah sistem yang tak memercayakan agama dalam mengatur kehidupan. Sistem ini pun telah menuhankan akal di atas segalanya. Sehingga, baik dan buruk, benar dan salah, ditentukan oleh mayoritas isi kepala, bukan tuntunan syariat.

Karena korupsi muncul dari ketamakan manusia akan dunia serta sistem yang menjadikan ketamakan ini sebagai lahan bagi para kapitalis, rasanya pantas jika upaya pemberantasan korupsi ini secara sistemis. Sistem Islam adalah alternatif yang tepat untuk hal ini.

Adapun secara praktis, upaya pemberantasan korupsi dalam Islam dilakukan secara sistematis. Pertama, penanaman iman dan takwa, khususnya kepada pejabat dan pegawai. Aspek ketakwaan menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat. Ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi.

Rasul SAW mencontohkan hal itu. Tidak ada yang meragukan ketakwaan Sahabat Muadz bin Jabal ra. Namun, tatkala Rasul SAW mengutus Muadz ke Yaman menjadi ‘amil (kepala daerah setingkat bupati) dan ia sudah dalam perjalanan, Rasul saw. memerintahkan seseorang untuk memanggil Muadz agar kembali. Lalu Rasul SAW bersabda kepada Muadz, “Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk menyusulmu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku karena hal itu adalah ghulûl (khianat). Siapa saja yang berkhianat, pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu”. (QS. Ali Imran : 161). Karena inilah aku memanggilmu. Sekarang, pergilah untuk melakukan tugasmu.”

(HR at-Tirmidzi dan Ath-Thabarani)

Kedua, sistem penggajian yang layak sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup. Serta pembuktian terbalik atas harta kekayaan pejabat. Ketiga, ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta ghulul serta penerapan pembuktian terbalik. Rasul SAW bersabda, “Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian (gaji) untuk dia maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta ghulul”. (HR Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim)

Praktik suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap kinerja para pejabat. “Ada duit urusan lancar, tak ada fulus urusan mampus,” begitu kata sebagian orang saat menggambarkan buruknya pelayanan saat ini. Alhasil, praktik ini kian merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Dalam Islam, tentu saja hal seperti ini tidak diperbolehkan.

Rasulullah saw. berkata, “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud).

Aturan Islam haruslah mengakar dalam pola pikir dan pola sikap masyarakat yang beriman. Sehingga mampu menampakkan Rahmatan lil alamin Islam akan memancarkan takwa yang sesungguhnya, bertakwa tanpa berkorupsi. Wallahu’alam Bishawab.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya