Desakan Kementerian ESDM Direspon, PT TCT : Tanah Sengketa Bukan Satu-satunya Akses AGM Beroperasional

BANJARMASIN, KP – Desakan dari Kementerian ESDM agar segera membuka portal Jalan Hauling Km (Kilometer) 101, Kabupaten Tapin, mendapat repon dari PT TCT (Tapin Coal Terminal).

Itu permasalahan antara PT TCT dan PT Antang Gunung Meratus (AGM) beberapa waktu belakangan terkait akses dan aktivitas distribusi hasil pertambangan batubara di Kabupaten Tapin.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Ridwan Djamaluddin telah bersurat kepada Manajemen PT TCT agar bersedia membuka portal dimaksud.

Dalam surat bernomor T-53/MB.05/DJB.B/2022 itu, Dirjen mengkhawatirkan tentang risiko terganggunya arus distribusi pasokan batubara untuk pemenuhan pembangkit listrik PLN.

Atas surat tersebut, Manajemen PT TCT diketahui telah mengirimkan respon melalui surat bernomor 003/LGL-FKS-TCT/ST/1/2022 kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM.

Dalam salinan surat yang diperoleh, Senin (10/1/2022), Direktur PT TCT, Markus A Wibisono menjelaskan sejumlah poin.

Di antaranya menyatakan bahwa berhentinya aktivitas distribusi batubara PT AGM tidak disebabkan atas adanya penutupan tanah milik PT TCT yang berada di dekat Underpass Km 101 Jalan A Yani, Kabupaten Tapin, namun karena keputusan PT AGM sendiri.

Ia menyebut, akses melalui tanah milik PT TCT bukanlah satu-satunya jalan akses bagi PT AGM untuk melakukan kegiatan operasional.

Berita Lainnya

Gawian Manuntung Barataan Himung

Perbaiki Ribuan Rumah Tuai Penghargaan

1 dari 1.642
loading...

“Mengingat banyak akses jalan menuju pelabuhan yang dapat dipergunakan PT AGM untuk memenuhi tanggungjawabnya memenuhi pasokan batubara untuk keperluan ketenagalistrikan,” jelas Markus.

Sedangkan penutupan akses atas tanah milik PT TCT kata dia merupakan upaya untuk melindungi hak milik TCT atas tanah tersebut.

Dikatakan, selama 10 tahun, PT AGM menggunakan tanah tersebut sebagai akses operasional batubara tanpa hak.

Atas dasar itu, Markus memohon agar Dirjen dapat memahami posisi PT TCT yang sedang mempertahankan hak tanah mengingat masih berlangsungnya proses hukum baik pidana maupun perdata.

Meski demikian, PT TCT tak begitu saja “menutup mata” atas kekhawatiran Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM terkait kelancaran pasokan batubara untuk keperluan pembangkit listrik.

Karena itu, berdasar pertemuan antara Manajemen PT TCT dengan Dirjen dan dihadiri pejabat-pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM serta Direksi PT PLN, PT TCT bersedia memberikan harga khusus untuk penggunaan jasa loading batubara di pelabuhan TCT bagi PT AGM sebesar Rp 16.000 per metrik ton diluar pajak.

Dengan demikian lanjut Markus, PT AGM tetap dapat memenuhi kewajiban memasok batubara sebanyak 500 ribu metrik ton untuk kepentingan negara memenuhi pasokan pembangkit listrik.

“Untuk penggunaan fasilitas TCT dengan harga khusus ini akan kami laporkan secara berkala kepada Direktorat Jendral Minerba kementrian ESDM,” tambah Markus.

“Intinya tanah yang menjadi sengketa bukan satu-satunya akses AGM melakukan operasional batubara,” pungkas Markus lagi. (K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya