Banjarmasin, KP – Meski masih dua tahun lagi, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di tahun 2024, resmi dilaunching secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.
Di Kota Banjarmasin, seremonial launching penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 tersebut digelar di Aula Kayuh Baimbai, gedung Balai Kota, Senin (14/2) tadi malam.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, bahwa dengan adanya launching tersebut menandakan bahwa Pemilu serentak yang dilaksanakan dalam dua tahun mendatang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024.
“Jadi tepat dua tahun lagi pelaksanaannya,” ucapnya usai kegiatan tersebut.
Ia menilai bahwa launching ini menjadi penanda bagi setiap partai politik yang ada di Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini, untuk menyiapkan segala sesuatunya jika ingin ikut berkompetisi dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini.
Tidak hanya itu, Ibnu juga menyebut bahwa persiapan juga harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya di tingkat kota.
“Yang paling penting adalah kesiapan penyelenggara pemilu. Seperti yang berkaitan dengan komisioner, sekretariat dan yang paling penting adalah alokasi anggaran,” ungkapnya.
Terkait anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pemilu 2024 nanti, Ibnu membeberkan bahwa pihaknya akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 90 M.
Dengan rincian sekitar Rp 66 M dana hibah akan diserahkan kepada KPU Kota Banjarmasin, kemudian Rp 14 M untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin. Dan terakhir untuk biaya pengamanan Pemilu.
Seluruh anggaran tersebut, Ibnu menjelaskan, akan dikeluarkan secara bertahap atau dicicil oleh pihaknya dalam waktu tiga tahun.
“Karena kalau melihat besar anggaran yang dibutuhkan itu terlalu berat bagi APBD kita. Makanya kita cicil sejak launching ini dilakukan,” jelasnya
“Anggap saja misalnya nanti di anggaran perubahan tahun 2022 kita masukan Rp 35 M untuk mencicilnya. Kemudian di tahun 2023 Rp 35 M lagi. Lalu di tahun 2024 sisanya,” tambahnya menjelaskan.
Seluruh anggaran itu digunakan sebagai dana cadangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 nanti.
Menurutnya, meningkatnya anggaran yang dikeluarkan Pemko untuk mensukseskan Pemilu 2024 tersebut sudah sesuai dengan aturan atau panduan yang dijadikan sebagai pedoman yang berlaku. Yakni menambah anggaran sebesar 10% dari anggaran pemilu sebelumnya.
“Saya kira untuk sebuah usulan itu silahkan saja diajukan. Yang penting cukup anggaran untuk pelaksanaannya,” ujarnya
“Ditambah lagi, sekarang ini masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga perlu alokasi pengadaan APD dan perlengkapan prokes lainnya sebagaimana pelaksanaan pilkada tahun 2020 kemarin,” lanjutnya.
Ibnu mengaku bahwa pihaknya masih mewajari twrkait besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam sebuah pesta demokrasi kali ini.
“Memang proses demokrasi itu mahal biayanya. Tapi dengan besarnya anggaran yang digelontorkan ini semoga bisa sebanding dengan hasilnya, yakni menghasilkan pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas,” imbuhnya.
Sehingga, Ibnu melanjutkan, kader yang terpilih saat Pemilu 2024 nanti bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dan berjuang bersama mengawal pembangunan.
“Tujuannya tidak lain adalah agar terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Penambahan anggaran tersebut juga dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah.
Dijelaskannya, bahwa penambahan anggaran terjadi lantaran adanya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan protokol kesehatan (prokes) lainnya yang diperlukan dalam proses pemungutan suara.
“Untuk anggaran pilkada 2024 yang kita usulkan sekitar Rp 66 M. Disana sudah termasuk dana cadangan untuk pengadaan APD dan perlengkapan prokes lain,” ungkapnya.
Karenanya, anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 ini meningkat sangat drastis jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2020 kemarin.
“Naiknya sekitar 110 persen dari anggaran pemilu di tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 32 M,” bebernya.
Namun, apakah pengadaan APD dan perlengkapan prokes lainnya itu sudah dianggarkan oleh KPU pusat?
Saat ditanya hal tersebut, wanita dengan sapaan Rahmi itu menuturkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2020 memang APD dan perlengkapan prokes lainnya dianggarkan oleh pusat.
“Tapi untuk sekarang kita masih belum tau apakah ada anggaran atau tidak untuk APD dan perlengkapan penanganan Covid-19 lainnya. Makanya kami masukkan ke dalam anggaran hibah pilkada,” pungkasnya.
“Tapi apabila di tahun 2024 pandemi Covid-19 ini berakhir, maka kemungkinan anggaran yang kami ajukan ini akan berkurang dari jumlah pengajuan awal,” tuntasnya. (Kin/KPO-1)
