Kotabaru, KP – Konflik merupakan gejala sosial yang pasti akan hadir dalam setiap kehidupan dan akan senantiasa ada dimana saja dan kapan saja.
Demikian di sampaikan oleh Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad Assegaf saat membuka Rapat koordinasi penanggulangan konflik sosial yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotabaru, se Kalimantan Selatan, di hadiri selain Sekda Kotabaru H Said Akhmad Assegaf, juga ada Kepala Badan Intelejen Negara Kalimantan Selatan Brigjen Heri S, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan Heriansyah, Kepala Kesbangpol Kotabaru, H. Adi Sutomo, dan seluruh Kepala Badan Kesbangpol Se Kalimantan Selatan dan SKPD Kotabaru, Selasa (23/02/2022), dilaksanakan di ballroom grand Surya, bertemakan “Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Daerah dan Persamaan Persepsi Program dan Kegiatan Kesbangpol Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2022’’.
“Menyadari hal tersebut, saya menyambut baik dan meng apresiasi dengan diselenggaraannya rapat koordinasi penanganan konflik sosial se-Kalimantan Selatan sebagai langkah strategis kita dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik yang dapat mengganggu kamtibmas dan kondusifitas di wilayah Kalimantan Selatan,” Ujar Sekda Said, kemudian melanjutkan.
“Pertemuan, atau rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk saling berbagi wawasan dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan konflik, disamping juga sebagai upaya untuk membangun sinegritas, harmonisasi dan kebersamaan antara instansi pemerintah antara wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
Kita patut bersyukur bahwa secara umum Kalimantan Selatan dan khususnya di Kabupaten Kotabaru ini situasinya sangat kondusif, aman dan terkendali, sehingga masyarakat kita masih didalam perlindungan dan dijauhkan dari konflik, hal tersebut tentunya berkat sinergitas semua pihak, baik TNI, Polri, Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait lainnya serta dukungan atau partisipasi masyarakat.
Meski demikian, kita tetap tidak boleh lengah, dan hendaknya selalu terus melakukan upaya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, ganguan dan hambatan terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di tengah tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, rakor penanganan konflik se- Kalimantan Selatan ini, menjadi penting sebagai langkah nyata untuk menyamakan persepsi dan komitmen kita bersama untuk penanganan dan pencegahan konflik.
Pencegahan konflik memerlukan campur tangan banyak pihak sehingga nantinya dalam penanganan dan pencegahan konflik bisa ditangani dengan baik. Untuk itu, diharapkan dari rakor ini dapat meningkatkan koordinasi antar wilayah dan dengan pihak/lembaga terkait dalam penanganan konflik sosial secara terpadu.
Dengan persamaan persepsi dan sinergisitas yang kuat akan menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga daerah dari berbagai potensi konflik yang mengancam keutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Semoga kegiatan rapat ini, berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat memcapai tujuan sebagaimana yang menjadi harapam kita semua, melalui sinergitas seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan ini dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin aman, tertib dan harmonis, Ujarnya.
Sementara Kepala Kesbangpol kabupaten Kotabaru H. Adi Sutomo mengatakan ” Untuk kabupaten Kotabaru, rawan konflik itu ada, tapi hanya masih berpotensi rawan konflik.
Kotabaru ini belum pernah ada konflik. Unjuk rasa bukan konflik, yang namanya konflik itukan antara kedua belah pihak beradu apa, dalam mengatasi ini adalah kita harus berkoordinasi, berkonsulidasi, meningkatkan komunikasi terhadap aparat dalam hal ini TNI dan Polri.
TNI, Polri mempunyai Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas yang selalu melakukan koordinasi dengan mereka. Jadi itulah yang dilakukan dalam penanganan mencegah konflik dan pengamanan sehingga tidak terjadi konflik.
Mau bergejolak tapi ada aparat dan dilakukan koordinasi sehingga konflik tidak terjadi, apalagi jika konflik-konflik yang ada itu hanyalah salah pengertian, salah persepsi.
Maka dari itu kita perlu koordinasi dan memberikan penjelasan kepada mereka, kalau kita tidak memberikan penjelasan, maka konflik yang kita coba amankan akan terjadi, Tandasnya. (and/K-6)
