Iklan
Iklan
Iklan
OPINI PUBLIK

THR dan Jaminan Sejahtera

×

THR dan Jaminan Sejahtera

Sebarkan artikel ini

Oleh : Fatimah Fitriana, S.Hut
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mewajibkan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2022 secara penuh kepada pekerja. Pemerintah tidak memberikan relaksasi kepada perusahaan dalam pembayaran THR karena alasan pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan tak ada alasan bagi perusahaan membayar sebagian atau menyicil THR tahun ini. (Tirto.id, 3/4/2022).

Kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Menurutnya, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. (ppid.setkab.go.id, 12/04/2021).

Pemerintah dengan bangga menyatakan akan menindak tegas perusahaan yang tidak membayarkan penuh tunjangan hari raya (THR) pekerjanya. Selain itu, pemerintah juga telah menggelontorkan dana untuk kebijakan BLT minyak goreng (migor). Harapannya, agar daya beli masyarakat naik sehingga perputaran uang kembali normal dan pada gilirannya dapat memulihkan ekonomi secara nasional.

Kebijakan ini sepintas menjadi angin segar bagi masyarakat. Sementara, bagi pengusaha kecil yang baru pulih dari keterpurukan, tentu menjadi beban. Dalam teori, memang benar bahwa adanya suntikan dana semisal THR akan menaikkan daya beli masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Namun, hal tersebut bersifat sementara, tidak berkelanjutan (sustainable). Ini karena hanya dalam sebulan saja mereka bisa sedikit melonggarkan ikat pinggangnya. Kemudian, bagaimana dengan sebelas bulan lainnya? Tentu dengan upah yang sangat minim mereka harus terus berhemat di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Baca Juga:  Perempuan dan Kecerdasan Bangsa(Refleksi Hari Perempuan Internasional 2022)

Itulah sebabnya masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah masih cenderung akan berjaga-jaga, seperti menyimpan uang ketimbang membelanjakannya. Hal ini terlihat dari data masyarakat kelas menengah ke bawah dengan simpanan Rp100 juta yang justru meningkat di bank. (Bisnis, 2021)

Perekonomian yang tidak stabil ditambah kebijakan yang kerap tidak memihak pada rakyat menjadikan mereka selalu waspada akan masa depannya. Oleh karena itu, kebijakan THR tidak bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi apalagi menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Terlebih, kebijakan ini pun bisa menzalimi pengusaha kecil yang kebanyakan mereka adalah pengusaha lokal.

Padahal, seharusnya pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya masing-masing, tanpa terkecuali. Begitu pula THR, pemerintah harus proaktif untuk memastikannya sampai ke tangan pekerja. Namun, penerapan sistem kapitalis meniscayakan keberadaan pemimpin yang selalu menakar segalanya dengan untung-rugi.

Kebijakan para penguasa yang berubah-ubah tercium kuat aroma keengganan untuk mengurusi rakyat secara totalitas. Mereka telah kehilangan rasa empati dengan selalu menjadikan rakyat sebagai obyek yang terabaikan bahkan terlupakan. Sebab, tujuan Negara sistem kapitalis adalah ekonomi semata, bukan kemaslahatan rakyatnya. Akhirnya, tidak bias berharap pada sistem kapitalisme untuk mengatasi persoalan masyarakat saat ini, terutama buruh.

Dalam pemerintahan Islam (khilafah), negara berfungsi sebagai pihak sentral dalam mengurus seluruh urusan umat sehingga negara dengan kekuatan baitulmalnya akan mampu menjamin kesejahteraan warga.

Pemimpin dalam Islam akan selalu mempertimbangkan kemaslahatan bagi rakyatnya, bukan kelompok tertentu apalagi para kapital dalam mengambil suatu kebijakan. Tentu saja menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai tolok ukurnya dengan amanah pengabdian kepada rakyat bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan mengurusi urusan umat semata.

Dalam hal pemberian hak pekerja, Islam memisahkan antara upah dan kebutuhan hidup. Artinya, para pekerja tidak menggantungkan kesejahteraannya hanya kepada gaji dan pendapatan semata, melainkan jaminan kesejahteraan langsung oleh negara, seperti jaminan pemberian THR menjelang Hari Raya bagi pekerja secara menyeluruh.

Baca Juga:  Aplikasi Pengelolaan Dini bagi Pemimpin Pengawas

Sistem pemerintahan Islam (khilafah) juga akan menindak tegas para pengusaha yang mangkir dari kewajibannya memenuhi hak pekerja. Pemerintah pun tidak akan kalah oleh mafia dagang dan memastikan para pekerja diupah sepadan, yaitu upah setara dengan manfaat yang diberikan pekerja pada majikannya. Jika upah masih juga belum menutupi kebutuhan hidup seseorang, semua itu adalah tanggung jawab penguasa/pemerintah.

Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah masyhur diketahui banyak orang bahwa beliau mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya hingga tidak didapati seorang pun yang berhak menerima zakat. Semua itu karena sistem penerapan Islam yang utuh oleh negara dan juga sistem ekonomi yang berfokus pada umat.

Lebih dari itu, sejarah telah mencatat betapa kesejahteraan hakiki terbukti diraih oleh umat Islam dengan fungsi negara serta pengurusan di dalamnya benar-benar meri’ayah/mengurusi umat dengan memberikan pelayanan terbaik selama kurang lebih 13 abad bagi setiap umat manusia. Jika negeri ini menerapkan kembali sistem ini, insyaAllah kesejahteraan dapat dirasakan kembali.

Iklan
Iklan