Kuala Kapuas, KP – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, terkait untuk membahas keberlanjutan dari Pelabuhan Batanjung.
“Dalam pertemuan kemarin, komitmen dari Ditjen Kelautan untuk membangun sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang dari sisi laut, hingga darat, serta pemeliharaan Pelabuhan Batanjung sampai dengan beroperasional,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas, Kunanto, di Kuala Kapuas, kemarin.
Legislator dari Partai NesDem ini menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti terkait pembangunan Pelabuhan Batanjung yang terletak di Desa Batanjung, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, agar dapat beroperasi, karena sangat penting bagi daerah ke depannya.
Terkait permasalahan dengan akses jalan ke Batanjung, dan karena merupakan pelabuhan pengumpul regional, sehingga itu kewenangan provinsi yang bisa diintervensi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta juga bisa ditangani oleh pemerintah daerah setempat, jika mempunyai kemampuan penganggaran.
“Pihak Kementerian Perhubungan, sudah menyurati Kementerian PUPR terkait akses Pelabuhan Batanjung, dan sampai sekarang masih belum mendapat tanggapan,” katanya.
Sehingga, sambung wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas V meliputi Kecamatan Bataguh, Kapuas Timur, Tamban Catur dan Kapuas Kuala ini, disarankan untuk melakukan audiensi dengan Bappenas terkait persoalan harmonisasi sinkronisasi program strategis pelabuhan Batanjung selanjutnya.
“Tentu kita bersama pemerintah daerah akan terus mendorong, agar Pelabuhan Batanjung dapat operasional,” demikian Kunanto.
Sementara dalam kegiatan Kunker saat itu, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas Kunanto, diikuti Wakil Ketua Komisi Ahmad Zahidi, Sekretaris Komisi Siti Rusyida, dan sejumlah anggota Komisi III lainnya. (Al)
