Palangka Raya, KP – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengemukakan ancaman kekurangan pangan, terkait minimnya suplai pupuk guna memenuhi luasan lahan pertanian di tanah air, pada pertemuan G20 di Bali belum lama ini.
Terkait hal itu betapa pentingnya data statistik pertanian, sehingga pihak Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Pertanian (SP) Tahun 2023, papar pemateri BPS Kalteng Gatot Rusdyanto kepada peserta Workshop Wartawan, Senin (21/11).
Gatot mengungkapkan ada tiga hal menjadi moda pendataan statistik yang akan dilaksanakan nantinya. Pertama moda data usaha pertanian perorangan (UTP), kedua, moda data usaha pertanian berbadan hukum (UPB) dan ketiga usaha pertanian lainnnya (UTL).
Diakuinya, data statistik pertanian dikeluarkan pada tahun 2013 lalu, yang merupakan hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 lalu, sehingga diinilai sudah kurang relevan digunakan lagi untuk merencanakan bidang pertanian ke depannya.
Karena itu pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk wartawan agar SP 2023 bisa berjalan dengan baik. Sehingga dengan demikian bisa memperoleh data yang akurat, untuk pertanian tangguh dan berkelanjutan.
“Data juga untuk menjawab isu strategis pangan global dan nasional saat ini, dan kedepannya,” ujar Gatot.
Terkait informasi yang dihasilkan dari Sensus Tani (ST) tahun 2023 mendatang dijelaskan diantaranya lahan pertanian, dan penggunaan pupuk oleh petani serta hal lainnya.
Kemudian cakupan data yang dikumpulkan meliputi tanaman pangan, hultikultura, perikanan, peternakan, jasa pertanian, perkebunan dan kehutanan. (Drt/KPO-1).
