Pentingnya Collaborative Governance dalam Intervensi Kasus Stunting di Kalsel

Oleh : Dr. Irawanto
Dosen Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin

Pemberitaan Kalimantan Pos pada 14 Nopember 2022 menyebutkan bahwa Kalsel masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Berita ini tentu sangat miris bagi warga banua, apalagi angka pravelensi stunting Kalsel di atas angka Nasional 24,4 persen. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan olen Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (Perpres 72/2021).

Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya stunting? Ada beberapa penyebab, diantaranya kurangnya gizi dalam waktu lama, pola asuh yang kurang efektif, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, ganguan mental dan hipertensi pada ibu dan faktor sanitasi yang buruk.

Berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan Kalsel merupakan provinsi di Kalimantan dengan tingkat stunting paling tinggi yaitu 30.0 persen dibanding Provinsi lainnya (Kalbar 29,8 persen, Kalteng 27,4 persen, Kaltim 22,8 persen dan Kalut 27,5 persen). Angka ini bermakna bahwa anak-anak yang terlahir di Kalsel memiliki berisiko yeng lebih tinggi terkena penyakit degeneratif, seperti kanker, diabetes dan obesitas. Hal ini disebabkan karena kebutuhan zat gizi mikro dan makro dalam tubuh tidak terpenuhi secara maksimal sehingga pembentukan fungsi sel tubuh dan lainnya tidak sempurna. Dan kondisi ini berpotensi menyebabkan sumber daya manusia di Kalsel ke depan akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia di provinsi Kalimantan lainnya.

Data dari SSGI 2021 menjadi alarm bagi pemangku kepentingan (stakeholder) di Kalsel untuk bertindak cepat dan melakukan aksi dalam upaya untuk menurunkan tingginya angka pravalensi stunting. Apa yang sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan patut diapresiasi, namun apakah upaya-upaya tersebut cukup signifikan dalam memangkas tingginya angka stunting tersebut? Tentu waktulah yang akan menjawab.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) seperti memenuhi kebutuhan gizi 4 sehat 5 sempurna, sejak hamil, sosialisasi untuk memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif, melakukan pemantauan tumbuh kembang anak (tinggi dan berat badan) dan itu menjadi standar baku di dalam upaya menurunkan tingkat pravalensi bayi stunting.

Kondisi pravalensi bayi stunting di Indonesia menjadi perhatian pemerintah hal ini terlihat pada 5 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres tersebut memuat acuan yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan amanah Perpres ini dengan baik, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan masing-masing.

Perpres tersebut menargetkan bahwa pada 2024, tingkat angka stunting harus turun menjadi 14 persen di Indonesia dan pada saat tersebut presiden berharap semua pihak dapat bersungguh-sungguh menjalankan program dengan melakukan kolaborasi dan mengedepankan terobosan untuk mencapai target tersebut.

Berita Lainnya
1 dari 703
loading...

Keterlibatan multi sektor dalam program pembangunan termasuk dalam penurunan angka pravalensi stunting di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan memerlukan tata Kelola kolaboratif (collaborative covernance). Gagasan collaborative governance adalah membiarkan aktor yang sebelumnya berada di luar proses kebijakan publik untuk terlibat , seperti asosiasi sipil, organisasi swasta, komunitas dan gerakan sosial, itu membawa pemangku kepentingan publik dan swasta untuk forum kolaboratif dan bertujuan untuk konsensus (Ansell & Gash, 2007)

Proses tata kelola kolaboratif (collaborative governance) menurut Ansell dan Gash (2007) dilakukan melalui: dialogis tatap muka (face-to-face dialogists), membangun kepercayaan (building trust), membangun komitmen pada proses (building commitment to the process), berbagi pemahaman (sharing understanding) dan kemudian terbentuknya hasil sementara (intermediate outcome), berikut ini collaborative governance dalam intervensi status stunting yang dihadapi.

Pertama adalah melakukan Dialog tatap muka (face-to-face dialogists), antar pemangku kepentingan dalam penurunan angka stunting. Dialog ini merupakan hal mendasar dan penting dalam membangun tata kelola kolaboratif. Karena dalam tahap dialog tatap muka ini diperlukan para pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus bersama dan mengidentifikasi peluang untuk saling memudahkan (menguntungkan) dalam kerjasama.

Dialog tatap muka tersebut merupakan forum bersama agar para pemangku kepentingan terkait dapat menyampaikan kegiatan dan hambatan yang dihadapi dalam bekerjasama. Dialog tatap muka ini menjadi wadah atau sarana kepercayaan antar pemangku kepentingan. Dalam kondisi ini, Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penurunan angka pravalensi stunting bisa dilakuan dalam bentuk Forum Grup Diskusi (FGD). Diskusi bisa membahas analisa situasi, bertujuan untuk mengidentifikasi pola kasus ini yang bisa melibatkan kemitraan berbagai pihak, lalu merekomendasikan program dan meningkatkan penyampaian intervensi. Kolaborasi dalam melakuan aksi ini haruslah melibatkan pemangku kepentingan ditingkat kabupaten/kota. Dialog tersebut bisa melibatkan pihak Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas pertanian, kelompok masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penurunan angka stunting di Kalsel.

Kedua, membangun kepercayaan (building trust), untuk mencapai tujuan bersama diantara kelompok dalam collaborative governance adalah terbangunnya kepercayaan antar pemangku kepentingan, dengan terbangunnya kepercayaan itu akan menumbuhkan rasa saling percaya berdasarkan profesionalisme dalam hubungan sosial tersebut. Dalam hubungan tersebut para aktor mengandalkan informasi yang didapat dalam suatu jaringan kerjasama tersebut. Kepercayaan antar aktor juga akan muncul karena adanya keterbukaan seperti masalah pembiayaan, tugas dan tanggung jawab yang diemban. Selain itu juga untuk menjaga kepercayaan diperlukan komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan diantara pihak-pihak yang terlibat seperti antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, komitmen terhadap proses (commitment to the process) merupakan penentu keberhasilan proses tata kelola kolaboratif (collaborative Governance). Dengan adanya komitmen, menimbulkan keyakinan bahwa proses kerjasama dapat menciptakan manfaat bagi masing-masing pihak dan kepentingan masyarakat. Proses kerjasama dalam mencapai target penurunan stunting adalah menjadi tujuan bersama yang akan dicapai. Kerjasama antar stakeholder yang sudah berjalan saat ini perlu ditingkatkan lagi supaya target 14 persen angka pravalensi stunting bisa diwujudkan.

Keempat, Berbagi Pengertian (shared understanding) para pemangku kepentingan dapat berbagi pemahaman serta menyatukan pemahaman atau persepsi terhadap tujuan yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama adalah persepsi umum tentang pengetahuan atau pemahaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Stunting adalah masalah kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita untuk bisa bersama-sama bergandengan tangan menekan angka tersebut ke titik yang paling rendah. Kemajuan daerah dan negara ini akan sangat tergantung bagaimana anak-anak yang lahir sehat dan mendapat kondisi sehingga potensi mereka bisa membangun bangsa dan negara ini.

Kelima, Terbentuknya hasil sementara (intermediate outcome) tahap hasil antara, berarti kolaborasi sangat mungkin terjadi ketika tujuan dan manfaat dari proses kolaborasi menunjukkan hasil. Hasil dari proses kolaborasi tersebut dimaknai mampu membangun momentum yang dapat berujung pada kolaborasi yang berhasil. Keberhasilan ini memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus yang sangat baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen. Tujuan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah penurunan angka stunting tingkat nasional pada angka 14 persen. Setelah satu tahun semenjak perpres ini dikeluarkan terjadinya penurunan angka pravalensi Stunting pada level nasional dari 27,67 persen menjadi 24,4 persen tahun 2021 (Survei SSGB) Sementara itu di Kalsel mengalami penurunan dari 31,75 persen menjadi 30 persen.

Keberhasilan collaborative governance akan sangat dipengaruhi bagaimana setiap pemangku kepentingan yang telah diberikan tugas dan perannya dapat menjalankan dengan baik. Sehingga akan mendorong terciptanya siklus, komitmen untuk kolaborasi yang lebih baik dan tercapainya penurunan pravalensi stunting 14 persen pada 2024.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya