Martapura, KP – Bupati H Saidi Mansyur membuka Rapat Kerja Administrasi Pemerintahan Desa, di Aula BKPSDM, Martapura, Selasa (13/12).
Bupati mengatakan, rapat administrasi pemerintahan desa sekaligus persiapan pelantikan pambakal terpilih 2022, merupakan kewajiban Pemkab Banjar, terutama peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
”Pelaksanaan demokrasi di desa sudah selesai, berjalan baik dan lancar. Kami mengundang seluruh pambakal yang saat ini menjabat dan pambakal terpilih untuk sama-sama menyimak apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan di pemerintah desa,” katanya.
Saidi Mansyur menyampaikan, pengisian buku administrasi pemerintahan desa yang wajib dilaksanakan pambakal, yakni laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan akhir jabatan yang wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
”Penganggaran pada APBDes untuk penyelesaian batas desa pada seluruh desa. Pemkab Banjar juga mengalokasikan untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pambakal dan perangkat desanya,” katanya.
Bagi pambakal terpilih, lanjutnya, untuk mematuhi terkait syarat pada saat mencalonkan diri, terutama dengan tidak menjanjikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
”Kami juga meminta para camat dapat mengawal terkait kewajiban pembinaan kepada pemerintah desa di wilayahnya,” tandasnya.
Dia berharap, dengan rapat ini, pemerintah desa dapat mendukung program Pemkab dan sebaliknya selalu mendukung program-program desa untuk percepatan pembangunan masyarakatnya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka percepatan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa 2023 oleh Bupati Saidi Mansyur, Kadis PMD H Syahrialludin, Ketua APDESI, Pambakal Pasayangan Selatan, Bakambat, Lok Tamu dan Pemakuan, Camat Pengaron serta Camat Martapura Barat.
Hadir Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyie, para Camat dan pambakal se-Kabupaten Banjar. (Wan/K-3)
