Batulicin, KP – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Bumbu mengundang PT.BJU untuk lakukan rapat kerja, Kamis(12/1/23). Rapat yang digelar di ruang rapat komisi II ini dipimpin langsung ketua komisi II H.Sayyid Umar Al’idrus, didampingi wakil ketua I DPRD Said Ismail Khollil Alydrus dan Plt.Direktur utama Perusda BJU Ridwan Hudaya beserta staf.
Mengawali rapat ini, Sayyid Umar meminta pihak terkait agar memaparkan kinerja dalam bidang usaha penyaluran pupuk bersubsidi dan non subsidi serta kinerja kedepan. Menanggapi hal tersebut, Ridwan Hudaya menyampaikan, salah satu usaha yang sudah berjalan diantaranya adalah penyaluran pupuk subsidi dan non subsidi.
Dimana PT.BJU ini juga disebutnya sebagai distributor atau penyalur PT.Pupuk Indoenesia. Tetapi dari hasil usaha dan kerja yang berkaitan dengan penyaluran pupuk
tersebut belum mencapai hasil maksimal karena adanya keterbatasan tenaga lapangan, mekanisme teknis pemasaran serta penunjang operasional lapangan dan pendanaan.
“Dengan adanya keterbatasan tenaga lapangan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap maksimalisasi supply, termasuk pengawasan tepat sasaran dan pengawasan jika terjadi penyimpangan khususnya distribusi pupuk bersubsidi,” Kata Ridwan.
Pada rapat ini Ridwan juga menyebut beberapa rencana usaha PT.BJU kedepan,diantaranya Kemitraan dengan UMKM, Pembenihan ikan air tawar dan budidaya konsumsi, Budidaya undang dan hasil laut, jual beli hasil pertanian, jasa kontruksi, pengumpul limbah, jasa angkutan, kerjasama galian C, Jual beli buah sawit, jual beli karet, usaha pertambangan, pengelolaan kebun sawit, BBM, implementasi perda Alur, peningkatan pupuk Non Subsidi, serta peningkatan jalan Hauling.
“Pada dasarnya, Perseroda PT. BJU lebih cenderung kepada pelayanan kepentingan masyarakat, khususnya para petani yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu,” Ungkap Ridwan.
Namun begitu sambungnya, untuk penjualan pupuk non subsidi terkendala dengan tingginya harga pupuk tersebut sehingga, terarah pada keperluan perkebunan sawit, karet dan tanaman keras lainnya.
Terkait langkah hasil evaluasi yang berkenaan dengan peningkatan atau maksimalisasi penanganan usaha distribusi dan penjualan pupuk, khususnya pupuk non subsidi, mengacu pada mekanisme tekhnis pemasaran diantaranya jalinan kerjasama membuka kios-kios dan divisi pupuk.
Setelah mendengarkan berbagai paparan singkat dari pihak terkait, dan karena ada beberapa hal yang menjadi kendala, sehingga tidak bisa disampaikan secara rinci, akhirnya pimpinan mengagendakan kembali yang rencana menghadirkan pihak terkait diantaranya asisten II, staf ahli hukum, perusda, inspektorat, bagian hukum, bagian ekonomi serta tim percepatan bupati. (han)
