Paringin, KP – Sebagai tindaklanjut dari penyerahan LKPJ Bupati Balangan TA 2022, DPRD Kabupaten Balangan menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Balangan TA 2022, bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa kemarin.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi Waket I M Ifdali dan Waket II Hanil Tamjid dengan dihadiri oleh Sekdakab Balangan H Sutikno dan sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkab setempat.
Rekomendasi DPRD Kabupaten Balangan berupa catatan-catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Adapun catatan-catatan strategis (rekomendasi, red) terhadap LKPJ Bupati Balangan TA 2022 tersebut yang disampaikan oleh Erly Satriana sebanyak 16 catatan dan rekomendasi diantaranya, masih banyaknya silva anggaran yang tidak bisa dilaksanakan di setiap SKPD, agar menjadi perhatian untuk kegiatan di tahun berikutnya supaya visi dan misi Bupati dalam Membangun Desa Menata Kota berjalan dengan baik & lancar, sehingga pemerataan pembangunan di Balangan terlihat Nampak dan jelas, pada penyusunan dokumen LPKj, agar lebih mencermati pada redaksi serta pada penyampaian angka-angka dan harus di periksa kembali oleh instansi yang menyampaikan laporan, sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan angka antara data yang dibawa oleh SKPD dengan Laporan yang disampaikan ke DPRD, membuat kebijakan daerah melalui Perda atau Perkada yang dibuat untuk meningkatkan disiplin Pegawai di Kabupaten Balangan.
Kemudian, perlu memperhatikan program kegiatan yang bersinggungan langsung pada pelayanan publik dengan memberikan anggaran yang mumpuni sehingga progam pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, memperhatikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM sehingga kegiatan bimtek yang dilaksanakan bisa maksimal, perlu peningkatan sarana dan prasana di kecamatan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan, mengusulkan untuk membuat satu program atau Juknis terkait dengan kepengurusan dan manajemen keuangan Bumdes sehingga dapat dilakukan pembinaan.
Selanjutnya, perlu memperhatikan penyelerasan hasil reses dengan hasil musrenbang, peningkatan (memperkuat, red) anggaran sarana dan prasana dalam rangka mengatasi Blind Spot di Desa-desa yang belum ada sinyal/Koneksi Internet, mencermati logika dalam penempatan pagu anggaran per SKPD agar disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang ada.
Lebih lanjut disampaikan Elry, agar kendaraan dinas (Aset) yang dihibahkan (pinjam pakai, red) ke lembaga atau organisasi maupun Aset yang berada di SKPD diberikan tanda (Stiker) yang menandakan aset tersebut berada di Lembaga/Organisasi/SKPD/Instansi tersebut.
Seterusnya, jumlah SDM yang masih kurang dengan bidang pekerjaan yang banyak serta masih adanya penempatan SDM/ASN (PNS) yang tidak sesuai dengan komptensi jabatan dan tupoksinya, masih adanya permasalahan pada pelaksanaan kegiatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar SKPD, serta kurangnya koordinasi SKPD dengan bidang perencanaan sehingga masih ditemukan adanya kegiatan pendukung kinerja program yang tidak dapat dilaksanakan.
Kemudian mengusulkan untuk peningkatan anggaran pada sosialisasi Perda, Perkada dan kebijakan daerah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aturan daerah, Penegakan Hukum dan lainnya.
Di akhir rekomendasi DPRD, Erly Satriana menyebutkan perlu meningkatkan koordinasi antar SKPD yang memiliki program dan kegiatan yang sehubungan dengan sosialisasi wawasan kebangsaan serta diharapkan adanya hilirisasi dan pembentukan kawasan sehingga bidang pertanian lebih terarah dan produknya memiliki daya saing.
“Kemudian untuk alat-alat pertanian yang besar agar dapat diorganisir, sehingga dalam pemeliharaan dan pengawasannya lebih efektif serta pemanfaatan lebih luas lagi,” pungkasnya. (srd/K-6)
