Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

Ancaman Kekeringan, Siapkah Indonesia Menghadapinya?

×

Ancaman Kekeringan, Siapkah Indonesia Menghadapinya?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Nailah, ST
Pemerhati Sosial Politik

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan Indonesia akan mengalami kekeringan panjang akibat fenomena El Nino yang kemungkinan terjadi pada Juli hingga akhir 2023. Fenomena El Nino dipengaruhi oleh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, juga Indian Ocean Dipole yang dipengaruhi suhu di Samudra Hindia. Kedua fenomena alam tersebut terjadi bersamaan pada musim kemarau tahun ini.

Terjadi di Beberapa Daerah

BMKG telah melaporkan kondisi di beberapa daerah di Indonesia. Prakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Aryo Prasetyo mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan memaksimalkan cadangan air. Untuk wilayah Sumatra Utara, hanya wilayah Sumatra Utara bagian Selatan dan Timur yang berpotensi terdampak. Menurutnya, kekeringan memang tidak serta-merta terjadi, tetapi bertahap dan terus berlangsung hingga akhir tahun nanti.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Reni Kraningtyas menyebut sembilan wilayah di DIY berstatus waspada kekeringan meteorologis karena mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 hari dengan prakiraan curah hujan rendah di bawah 20 mm per dasarian dengan peluang kekeringan mencapai 70 persen.

Kekeringan meteorologis adalah berkurangnya curah hujan dari keadaan normal dalam jangka waktu yang panjang dengan kurun waktu bulanan, dua bulanan, maupun lebih dari itu. Status waspada kekeringan meteorologis di DIY tersebut berdasarkan hasil pemantauan curah hujan hingga 10 Juni 2023.

Dampak

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menegaskan, kekeringan akan sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. BNPB juga telah mengimbau adanya peringatan dini maupun apel kesiapsiagaan terkait kekeringan yang berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Khusus wilayah Sumatra, BNPB mengimbau kewaspadaan pada potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga:  Menangkap Makna Ibadah Kurban

Sektor lain yang pasti terdampak adalah pertanian, terutama yang masih mengandalkan sistem tadah hujan. Kekeringan akan menyebabkan ketersediaan air tanah berkurang sehingga bisa terjadi kelangkaan air bersih. Dampak selanjutnya, tentu saja masalah ketahanan pangan.

Siapkah Pemerintah?

Diantara penyebab kekeringan di Indonesia ialah : (1). Kelangkaan hutan yang memicu terjadinya krisis air baku, terutama pulau-pulau yang tutupan hutannya rendah, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Pada 2045, Indonesia diprediksi kehilangan tutupan hutan sebanyak 38 persen dari luas total tutupan hutan di Indonesia (saat ini 95,6 juta hektare). Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat Sumatra dan Kalimantan adalah dua pulau besar yang paling banyak kehilangan tutupan hutan.

Semua itu terjadi akibat kebijakan kapitalistik yang mengalihfungsikan lahan hutan menjadi proyek pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran, seperti lumbung pangan; ataupun bisnis pertambangan, semisal batu bara, minyak, dan emas.

(2). Berkurangnya daerah resapan. Pengalihan fungsi lahan terbuka hijau menjadi bangunan tempat tinggal jelas memengaruhi kondisi cadangan air di tanah. Jika serapan air minim, cadangan air dalam tanah akan sedikit yang mana akan memicu kekeringan; (3). Kebijakan liberalisasi SDA yang menjadikan swasta leluasa mengeksploitasi sumber daya air. Indikasinya ialah banyaknya perusahaan swasta yang menguasai bisnis air minum dalam kemasan; (4). Kerusakan hidrologis, seperti rusaknya fungsi wilayah hulu sungai akibat pencemaran air. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang.

Krisis air akan berdampak pada produktivitas pertanian. Jika hasil pertanian menurun karena petani gagal panen, akan menyebabkan terganggunya persediaan pangan, sanitasi buruk, kekurangan gizi, dan kelaparan akut. Jika hal ini terus terjadi, ancaman krisis pangan bukan lagi prediksi, melainkan fakta mengerikan bagi negeri ini.

Baca Juga:  Sekolah di Tengah Pandemi

Dengan fakta-fakta tersebut kita belum bisa melihat kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman kekeringan yang sebenarnya sudah bisa diprediksi dan ini harusnya bisa memudahkan untuk mengambil langkah antisipasi mengatasi masalah tersebut.

Perspektif Islam

Pertama, mengembalikan kepemilikan sumber daya alam (SDA) yang terkategori milik umum kepada rakyat. Hutan, air, sungai, danau, laut adalah milik rakyat secara keseluruhan. Sabda Nabi SAW, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Liberalisasi air terjadi akibat penerapan ideologi kapitalisme. Sedangkan dalam Islam, status kepemilikan air yang notabene milik rakyat akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.

Kedua, negara mengelola secara langsung dalam proses produksi dan distribusi air. Negara melakukan pengawasan atas berjalannya pemanfaatan air, seperti peningkatan kualitas air dan menyalurkan kepada masyarakat melalui industri air bersih perpipaan hingga kebutuhan masyarakat atas air terpenuhi dengan baik.

Terhadap sumber daya kepemilikan umum ini, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu atau swasta. Negara harus memberdayakan para ahli terkait agar masyarakat bisa menikmati air bersih dengan mudah.

Ketiga, negara melakukan rehabilitasi dan memelihara konversi lahan hutan agar resapan air tidak hilang. Negara akan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan, melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta memberi sanksi tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan.

Demikianlah prinsip Islam dalam melakukan tata kelola SDA dengan terperinci. Ini akan membuat kita siap menghadapi kondisi alam yang tidak diinginkan. Jadi tidak ada jalan lain selain mengambil Islam sebagai solusi menyeluruh, termasuk dalam mengatasi krisis air bersih dan darurat kekeringan.

Iklan
Iklan