Oleh : Haritsa
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Julukan Indonesia sebagai zamrud katulistiwa dan gemah ripah loh jinawi seolah sekedar penghibur. Realita kehidupan rakyatnya ternyata tidak mencerminkan sepenuhnya kata-kata kebanggaan tersebut. Kenyataanya, Indonesia mengalami masalah kerentanan pangan. Berdasarkan penelitian, separuh lebih mengalami hidden hunger atau kelaparan tersembunyi, yakni makan sekedarnya tanpa kualitas gizi mikro yang dibutuhkan. Generasi juga terancam stunting.
Pemenuhan pangan Indonesia masih mengandalkan pasokan dari luar negeri. Tercatat 23 bahan pangan yang masih diimpor dalam persentase yang beragam. Karenanya, ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan pemerintah. Memang, ketahanan pangan harus serius diwujudkan. Semestinya Indonesia menikmati efek ganda dari ketahanan pangan, tercukupinya pangan dan gizi rakyat sekaligus terbukanya lapangan kerja bagi rakyat. Dua hal ini mengerucut pada terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bangsa yang mandiri dan berdaulat.
Pemerintah memang sudah lama berupaya mewujudkan ketahanan pangan. Sejumlah program ketahanan pangan ditetapkan. Beberapa waktu lalu, pemerintah menarget pertambahan luas areal tanam kedelai seluas 10 ribu hektar. Demikian pula program food estate atau lumbung pangan. Namun, program food estate belum membuahkan hasil yang ditargetkan.
Hingga kini, ketergantungan impor masih tinggi. Begitu pula harga-harga bahan pangan yang melonjak. Ada persoalan produksi dan distribusi yang belum teratasi. Karenanya ketahanan pangan menuntut sistem pendukung atau sinkronisasi beragam aturan yang mampu mewujudkannya.
Yang sangat mendasar adalah keamanahan dan keinginan politis pemerintah. Sebagaimana program lainnya, tujuan pemerintah dalam sistem hari ini banyak tersandera oleh kepentingan-kepentingan khususnya kelompok kapitalis. Regulasi justru dalam rangka melayani kepentingan mereka. Sebagai contoh impor pangan yang lebih disebabkan untuk memenuhi kepentingan kapitalis baik dari luar negeri atau lokal. Impor pangan akan menghalangi keseriusan pemerintah dalam upaya swasembada pangan, betapapun banyak dana atau program canggih yang dicanangkan. Begitu pula food estate yang menyerahkan produksi pertanian melalui korporasi atau perusahaan yang bermodal besar yang bergerak di bidang pertanian. Food estate diragukan efektivitasnya dan menampakkan kegagalannya
Sistem Sahih
Berdasarkan posisi geologis dan geografisnya, alam Indonesia sangat istimewa. Karenanya Indonesia memiliki keragaman hayati nomor 3 di dunia setelah Brazil dan Kongo. Sebagai negara kepulauan, tidak hanya kaya dari kesuburan tanah di daratan, Indonesia juga kaya dari hasil laut.
Islam memerintahkan manusia memakmurkan bumi untuk meraih nikmat-nikmat Allah. Dengan motivasi ruhiyah, spiritualitas, manusia mengelola kekayaan alam berdasarkan hukum-hukum syariah. Jika ditelaah, sistem Islam mampu menjadi sistem pendukung terwujudnya ketahanan pangan.
Tatanan Islam mewajibkan penyatuan hukum kepemilikan lahan dan kewajiban pengelolaannya. Seseorang yang memiliki tanah harus menghidupkannya. Jika tidak menghidupkan selama tiga tahun berturut-turut, maka kepemilikannya akan terlepas. Tanah mati selama tiga tahun berturut-turut tersebut akan diambil oleh negara untuk diserahkan pada mereka yang mampu menghidupkan. Pemimpin Islam, Khalifah Umar bin Khattab memberlakukan Hukum ini: “Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi atas tanah tersebut setelah menelantarkannya selama tiga tahun”. Hukum tanah ini akan mendorong produktivitas pertanian dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak perlu serta penelantaran tanah.
Negara juga akan menyediakan modal-modal pertanian kepada para petani. Bantuan tersebut bisa dengan hibah atau pinjaman tanpa riba. Khalifah Umar bin Khattab pernah memberikan bantuan pada petani Irak agar mereka bisa menggarap lahannya.
Para petani juga memiliki dorongan iman dalam melaksanakan pertaniannya. Islam memberikan penghargaan yang besar bagi mereka yang bertani tersebab produksi taninya memberikan makanan bagi manusia dan hewan-hewan.
Dari sisi sokongan lainnya, negara mengarahkan industrinya pada industri berat. Inilah industri yang menjadi fokus Negara. Bukan industri pariwisata atau manufaktur. Akan tetapi, negara mengerahkan segenap kemampuan untuk pembangunan industri yang mampu memproduksi mesin-mesin. Dari industri berat, mesin-mesin pertanian tersedia. Begitu pula instalasi energi dan pabrik pengolahan pangan tercukupi. Industri berat juga akan menyediakan alat distribusi seperti kereta, kapal yang diproduksi di dalam negeri.
Selain itu, negara juga memfasilitasi dan mendorong riset pertanian sehingga menciptakan teknologi pertanian tepat guna serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pertanian
Dalam aspek distribusi, negara berperan pula dalam mencegah kekacauan pasar. Hukum-hukum muamalah seperti larangan penimbunan, pertengkulakan, kartel dan penipuan akan ditegakkan. Negara membangun pasar-pasar dan mengawasi jalannya muamalah di pasar.
Bagi mereka yang lemah, baik karena kemiskinan, ketiadaan yang menanggung nafkah bencana dan sebab lemah lainnya, pemerintah akan memberikan jaminan pemenuhan pangan mereka dengan bantuan langsung.
Sistem Islam akan mampu mengatasi persoalan dana untuk membangun ketahanan pangan. Pembagian kepemilikan; pribadi, umum dan negara menjadi sumber pemasukan berlimpah bagi APBN negara. Keuangan menjadi masalah dalam sistem kapitalisme yang membuat konsentrasi penguasaan sumber ekonomi seperti SDA yang jatuh pada tangan kapitalis. Di sisi Islam, pemerintah harus mengelola kepemilikan umum dan mengembalikan manfaatnya pada rakyat.
Agar ketahanan pangan menjadi kenyataan, negeri ini harus mengalihkan perhatian pada sistem Islam dan menerapkannya. Wallahu alam bis shawab.
