Tanjung, KP – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong, Rusmadi menerangkan, pihaknya telah bekerjasama dengan seluruh element untuk menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai KLA, terlebih kali ini Kabupaten Tabalong kembali meraih kategori Nidya.
Harapan tersebut disampaikan Kepala DP3AP2KB Tabalong Rusmadi, dalam amanatnya saat apel gabungan lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di halaman Pendopo Bersinar Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, belum lama tadi.
“Jadi mereka terlibat dalam rangka memenuhi hak anak dan perlindungan khusus bagi anak dalam program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing stakeholder termasuk perusahaan secara konsekuen dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan hak anak,” ujar Rusmadi
Menurut Rusmadi DP3AP2KB Kabupaten Tabalong telah membangun forum anak daerah mulai tingkat desa hingga kabupaten. Forum ini menjadi wadah pembinaan bagi anak dan remaja. Serta ada pula perlindungan anak berbasis layanan terpadu.
Tak kalah penting, Pemkab Tabalong juga telah membuat Perda perihal perlindungan perempuan dan anak. Ditambah pula tim gugus tugas yang menindaklanjuti sesuai dengan fungsi masing-masing.
Misalnya terang Rusmadi, peran Dinas Pendidikan yang aktif membentuk sekolah ramah anak. Lalu Kemenag yang mulai membuat program pondok pesantren layak anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang aktif melakukan pendataan agar anak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Ditambah lagi adanya dunia usaha yang membantu membuat tempat bermain dan berperan aktif pula dalam membantu program Kota Layak Anak di Kabupaten Tabalong.
Kendati telah menerima penghargaan tingkat Nidya, Kabupaten Tabalong tidak serta merta puas akan hal tersebut.
Ke depan kata Rusmadi, pihaknya mentargetkan kategori Utama dengan cara memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang. Di antaranya membuat taman di Kabupaten Tabalong menjadi Taman Ramah Anak. Selain itu meningkatkan kerjasama antara seluruh stakeholder kepada masyarakat dalam memenuhi hak anak. (ros/rel/K-6)
