Iklan
Iklan
Iklan
HUKUM & PERISTIWA

Kadis Pariwisata Tanah Laut Kerja Sama Bendaharanya Diduga Tilep Uang Retribusi dan Asuransi Pariwisata

×

Kadis Pariwisata Tanah Laut Kerja Sama Bendaharanya Diduga Tilep Uang Retribusi dan Asuransi Pariwisata

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut Muhammad Rafi Effendi duduk di kursi terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (29/4/2024). (Kalimantanpost.com/hid)

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut Muhammad Rafi Effendi bekerja sama dengan Bendahara Penerimaan pada dinas yang sama diduga menilep uang retribusi dan asuransi pariwisata dari obyek wisata yang ada di daerah tersebut.

Keduanya kini duduk di kursi terdakwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang diketuai majelis hakim Yusriansyah, sedangkan yang bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kevin Ryana, Senin (29/4/2024).

Berdasarkan ketentuan dan kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putra, setiap retribusi pariwisata ke objek wisata dikenai biaya Rp5.000 dengan ketentuan Rp4.500 disetor ke kas daerah dan yang yang Rp500 disetor ke PT Asuransi Jasa Rahardja Putra.

Ternyata, menurut JPU kedua tersangka yang di pisah dalam berkas tetapi disidang secara bersama, selama tahun 2022 dan 2023, kedua tersangka tidak menyetor ke Kas daerah sebanyalk Rp42 juta dari Rp900 juta lebih perolehan dari retribusi pariwisata sementara untuk jasa asuransi sebanyak Rp183 juta lebih, sehingga kerugian yang di derita daerah dan perusahaan negara tersebut mencapai Rp225 juta lebih.

Dari jumlah tersebut, tambah JPU, mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan, sehingga sampai ke ranah hukum.

Atas perbuat kedua terdakwa tersebut, JPU mematok pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwan primernya.

Sedangkan dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan subsider dan kedua pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (hid/KPO-3)

Iklan
Baca Juga:  Dua Pengedar Zenit Ditangkap
Iklan