Iklan
Iklan
Iklan
ADVETORIALBANUA KITAPEMKAB TabalongTabalong

Tabalong Peroleh Opini WTP dari BPK RI

×

Tabalong Peroleh Opini WTP dari BPK RI

Sebarkan artikel ini
PENYERAHAN - Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (KP/Ist)

Tanjung, KP – Laporan Keuangan Pemerintah Kabu-paten Tabalong Tahun 2023 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerik-sa Keuangan Republik Indo-nesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Opini WTP itu merupakan yang kesepuluh kalinya dite-rima secara berturut turut oleh Pemkab Tabalong dan merupakan hasil pemeriksa-an secara maraton yang di-lakukan tim Auditor BPK RI Perwakilan Kalsel selama 2 bulan terakhir.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas La-poran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 secara resmi berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kal-sel di Banjarbaru, Selasa 7 Mei 2024 pagi.

‘’Alhamdulillah, kita tetap dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI pada LK-PD Kabupaten Tabalong Ta-hun 2023,’’ kata Penjabat (Pj) Bupati Tabalong Hj Ha-mida Munawarah ST MT, usai mengikuti prosesi pe-nyerahan LHP.

Opini WTP diperoleh oleh Pemkab Tabalong sejak LK-PD Kabupaten Tabalong Ta-hun 2013 dan terus berlanjut tanpa terputus hingga seka-rang. Pj Bupati Tabalong meng-ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran dan pi-hak terkait, termasuk DPRD Kabupaten Tabalong yang terus bekerja keras hingga Tabalong berhasil meraih WTP yang ke-10 kalinya. Raihan WTP kesekian kalinya ini, diharapkan semakin memberikan motivasi yang lebih baik lagi dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Rahmadi mengungkapkan seluruh atau sebanyak 13 kota/kabupaten di Provinsi Kalsel, termasuk Kabupaten Tabalong berhasil meraih opini WTP setelah dilakukan Pemerik-saan LKPD pada TA 2023.

Meskipun, BPK masih ada memberikan beberapa cata-tan yang harus segera ditindak lanjuti. ‘’Meskipun terdapat cata-tan, namun tidak berpenga-ruh kepada penyajian LKPD yang harus ditindaklanjuti pe-merintah daerah selama 60 hari ke depan, sesuai reko-mendasi Laporan Hasil Pe-meriksaan sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No-mor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keu-angan Negara,’’ tandas Rah-madi.

Baca Juga:  Pemkab Batola Kembali Gerakan Pangan Murah

Opini WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, disamping in-dikator lain yang telah ditetapkan. Dengan opini WTP ini, di-harapkan Pemda terus be-kerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Pemerintah Daerah Kabu-paten Tabalong pun berha-rap kepada BPK RI Perwa-kilan Kalsel untuk bisa terus memberikan pembinaan ser-ta pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Taba-long dalam hal tata kelola keuangan daerah, sehingga Kabupaten Tabalong bisa le-bih baik lagi.  (ros/rel/K-6) 

Iklan
Iklan