BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Meski di tengah guyuran hujan yang cukup deras, Ketua DPRD Kalsel Supian HK tetap nekat menemui aksi unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (10/6/2024).
Supian HK yang memakai stelan baju safari yang tampak basah mengatakan siap menindaklanjuti tuntutan aksi untuk disampaikan ke pemerintah pusat yang ada di Jakarta.
“Nanti kita jadwalkan kapan berangkat untuk menyampaikan aspirasi ini langsung ke Jakarta bersama perwakilan HMI Kalsel,” ujarnya yang disambut tepuk tengah di hadapan para pengunjuk rasa.
Menurutnya, dewan sebagai wakil rakyat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya menolak hal yang dapat membebani rakyat.
Apalagi di era keterbukaan Dewan tetap bersikap binaksana dan terus memperjuangan aspirasi yang dituntut masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Kordinasi HMI Kalsel, Abdi Aswadi mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan ke DPRD Kalsel.
Pertama meminta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan membebaskan aktivis yang saat ini dipenjara karena memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Jadi ada aktivis yang sudah ditetapkan 12 bulan tahanan menjadi 18 bulan atas dasar melanggar UU ITE, padahal dia mengkritisi dan itu bentuk kebebasan berpendapat,” sebutnya.
Kedua terangnya, HMI meminta pemerintah bisa menghentikan Komersialisasi Pendidikan dalam sektor pendidikan dan fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang berkualitas dan pro rakyat.
“Contohnya adanya rencana Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), ini sangat memberatkan rakyat Indonesia khususnya bagi mahasiswa baru,” jelasnya.
Padahal lanjutnya, anggaran untuk pendidikan di Indonesia melalui Kemendikbudristek dialokasikan dari APBD 2024 sekitar Rp665 teriliun.
“Tentu ini jadi pertanyaan kami, anggaran itu besar sekali, tapi nyatanya masih diberatkan mahasiswa dengan UKT. Kami minta kenaikan tersebut dibatalkan,” terangnya.
Ketiga, HMI Kalsel menuntut pemerintah untuk membatalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) karena dinilai
menyengsarakan rakyat dan mencari solusi perumahan yang lebih adil dan pro
rakyat. (nau/KPO-1)
