Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

Optimalisasi Peran Negara untuk Keamanan Transportasi Publik

×

Optimalisasi Peran Negara untuk Keamanan Transportasi Publik

Sebarkan artikel ini

Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Penulis, Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menyampaikan prihatin dan berduka cita atas kecelakaan Bus Trans Putra Fajar, di Ciater, Subang Jawa Barat. Diketahui bus tersebut mengangkut rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana kota Depok. Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Kemenhub), menduga kecelakaan itu terjadi karena rem blong pada bus. Ia juga menyampaikan bus yang terlibat kecelakaan itu tidak memiliki izin angkutan. Hasil pengecekan pada aplikasi Mitra Darat, status lulus uji berkala dari bus tersebut juga telah kadaluwarsa sejak 6 Desember 2023 (suarasurabaya.net). Sementara Wadir Lantas Jawa Barat, mengatakan berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukan adanya bekas rem di lokasi kecelakaan (m.co.id).

Masalah keselamatan transportasi darat di negeri ini sangat memilukan. Hilangnya nyawa secara sia-sia maupun hilangnya harta yang berulang tidak membuat pelayanan transportasi semakin membaik. Dari kasus Trans Putera Fajar misalnya, kecelakaan terjadi karena kelayakan kendaraan luput dari pengawasan. Memang negara telah memberi himbauan kepada Perusahaan Otobus (PO) seperti memeriksa secara berkala kondisi armada, melakukan pendaftaran izin angkutan, serta rutin melakukan uji berkala kendaraan, maupun menghimbau pengemudi untuk mengecek kelayakan armada melalui aplikasi. Hanya saja, himbauan sebenarnya tidak cukup karena ada faktor lain yang juga berpengaruh dan saling terkait dalam penyediaan transportasi aman.

Seperti mahalnya sarana transportasi membuat konsumen memilih harga yang murah dan abai akan keselamatan. Di sisi lain, keterbatasan modal membuat pemilik sarana transportasi tidak memenuhi berbagai persyaratan agar layak jalan. Kondisi jalan juga memberikan pengaruh terhadap keselamatan perjalanan.

Berbagai hal tersebut terjadi erat kaitannya dengan sistem negara yang tidak berjalan baik. Negara bahkan abai atas kontrol kelayakan moda transportasi. Seperti inilah negara jika diatur sistem Kapitalisme. Keberadaan negara bukan melayani rakyat, nemun abai terhadap rakyat. Sebab asas kepemimpinan berorientasi materi. Untung rugi menjadi prinsip kebijakan. Akhirnya pelayanan kepada masyarakat penuh perhitungan. Penguasa dalam sistem Kapitalisme terbukti gagal menjamin keselamatan rakyatnya dalam berkendara.

Baca Juga:  Masalah Pembelajaran Ditengah Pandemi

Sangat berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam yang memiliki visi ri’ayah (pengurus) terbukti mampu mengupayakan transportasi terbaik untuk masyarakatnya. Semasa sistem Islam diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah berbagai sarana dan prasarana transportasi begitu maju dengan teknologi terbaru pada masa itu. Moda transportasi yang dikembangkan meliputi transportasi darat, laut, hingga udara. Di darat, Khilafah memperbaiki jalan-jalan secara teratur agar memudahkan kuda dan unta untuk menempuh perjalanan. Sejak 950 M, jalan-jalan Cordoba sudah diperkeras. Secara teratur dibersihkan dari kotoran, dan malam harinya diterangi lampu-lampu minyak. Bahkan pada tahun 1900, Khilafah Utsmaniyyah mengembangkan transportasi kereta api untuk mempermudah jamaah haji.

Di laut, Khilafah mengembangkan berbagai tipe kapal, mulai dari perahu cadik kecil hingga kapal dagang berkapasitas di atas 1.000 ton dan kapal perang untuk 1.500 orang. Di udara, ilmuwan Muslim membuat terobosan yang belum pernah ada sebelumnya. Beliau adalah Abbas Ibnu Firnas (810-887) dari Spanyol melakukan serangkaian percobaan untuk terbang seribu tahun lebih awal dari Wright Bersaudara. Sejarawan Phillip K. Hitti dalam History of The Arabs “Ibn Firnas was the first in history to make a scientific attempt at flying.” Dari percobaan beliau lah inovasi pesawat terbang dimulai.

Selain menyediakan fasilitas transportasi Khilafah wajib menyediakan transportasi yang murah untuk memudahkan masyarakat. Untuk mewujudkannya Khilafah bisa mengalokasikan dana dari pos kepemilikan umum Baitul Maal. Bukti-bukti perkembangan, inovasi, maupun konsep penyediaan transportasi murah menunjukkan peri’ayahan Khilafah terhadap kebutuhan transportasi masyarakat dilakukam dengan sungguh-sungguh. Ri’ayah ini adalah wujud tanggung jawab Khilafah melaksanakan kewajiban hadis Rasulullah SAW, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).

Baca Juga:  Abainya Negeri Muslim Atas Solusi Hakiki Konflik Palestina-Israel

Selain itu, Khilafah juga wajib menyediakan transportasi yang aman. Kewajiban ini merupakan bentuk menjalankan hadits Rasulullah, “Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Karena itu Khilafah memiliki standar keamanan transportasi terbaik sesuai dengan perkembangan teknologi paling mutakhir. Kemudian Khilafah menetapkan kebijakan pengecekan rutin kelayakan transportasi. Alat transportasi yang tidak layak beroperasi akan diberhentikan. Jika ada yang melanggar Khilafah akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Seperti inilah konsep penyediaan alat transportasi dalam Khilafah. Alat transportasi disediakan negara secara murah, aman, dan dengan teknologi terbaru. Meski negara wajib menyediakan alat transportasi publik, Khilafah tidak melarang swasta menyediakan alat transportasi secara komersial. Hanya saja harus mengikuti SOP transportasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Khilafah, mulai dari kelayakan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, jika Khilafah hadir di tengah umat sebagai sistem politik tentu kejadian seperti bus Trans Putera Fajar maupun kecelakaan lain akibat human error bisa diminimalisir. Sebab ada sisi optimalisasi peran negara.

“Dan barangsiapa menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia menyelamatkan kehidupan seluruh manusia.” (QS. al-Maidah [5]: 32). Berdasarkan ayat ini, menyelamatkan kehidupan adalah kewajiban. Maka, jika untuk tuntasnya kewajiban itu diperlukan adanya teknologi, maka mempelajari teknologi dan mewujudkan teknologi itu adalah juga kewajiban.

Sebagai muslim mestinya ada keyakinan kuat hanya Islam satu-satunya solusi terbaik untuk berbagai persoalan negara. Ketika bicara visi dan misi negara, maka Islam memberikan visi dan misi yang jelas untuk membangun sebuah negara sehingga menjadi kuat dan berpengaruh. Islam memberikan visi pada penguasa bahwa rakyat harus terlayani serta menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Untuk itu Islam menetapkan di dalam negeri, penguasa berkewajiban mengurus rakyat dengan penerapan ideologi Islam, secara akidah maupun syariah. Dan kejayaan umat ini hanya akan terwujud ketika umat dan negara setia menjalankan syariah Islam.[]

Iklan
Iklan