PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Perkebunan besar swasta (PBS) sawit diharapkan ramah dan melindungi anak, terutama yang berada di kawasan perkebunan.
“Karena pemenuhan hak anak yang berada di lokasi yang jauh dari akses, merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memastikan layanan dasar dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan wilayah yang lebih terjangkau aksesnya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden.
Hal tersebut diungkapkannya usai menghadiri Seminar dan Workshop Sawit Indonesia Ramah Anak, di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis (24/10/2024).
Oleh karena itu, peran industri sawit sangat penting dan strategis, dimana secara nasional, sawit melibatkan jutaan pekerja, termasuk anak.
Linae Victoria Aden mengatakan, dalam kegiatan tersebut relasi anak dengan industri kepala sawit tidak hanya terkait dengan isu pekerja anak semata.
“Tetapi terhubung dalam banyak hal, mulai dari yang terdekat relasi dengan anak dari karyawan perkebunan, sampai ke tingkat keluarga petani, rantai pasok dan anak-anak secara luas,” kata Linae.
Linae berharap, melalui kegiatan ini dapat merujuk pada definisi kota/kabupaten layak anak, yang di dalamnya sebagai industri sawit yang ramah dan melindungi anak, serta berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak.
Kemudian dapat diwujudkan melalui komitmen, kebijakan dan prosedur penghormatan dan perlindungan anak, serta dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Buruh Nasional Indonesia DR.Karliansyah mengharapkan usai seminar itu, segera dibuat Badan Pengawas untuk mengawasi kinerja perkebunan sawit terkait anak-ana
Sebelumnya Plh. Asisten Pemkesra Maskur mengapresiasi terselenggaranya Seminar dan Workshop ini.
“Menjadi harapan kita bersama, praktik baik dari sawit ramah anak dapat menjadi salah satu ikhtiar positif, guna mewujudkan SDM yang tangguh dan berdaya saing, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutur Maskur.
Pada kegiatan tersebut hadir Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciput Eka Purwianti, Kepala Perangkat Daerah Kalteng terkait, serta Ketua GAPKI Cabang Kalteng Syaiful Panigoro. (drt/KPO-4).
