Martapura, KP – Dalam rangka menghadapi penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2025, Pemkab Banjar melalui Bappedalitbang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) menggelar Rapat Penguatan Kelembagaan serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKS, di Aula Baiman, Martapura, Senin (10/03/2025).
Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan Kabupaten Banjar menghadapi penilaian KKS tahun ini.
“Sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, hingga desa sangat diperlukan agar kita memenuhi semua indikator ditetapkan. Ini bukan hanya tentang penilaian, juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, penilaian 2025 akan mengukur keberhasilan pelaksanaan program KKS pada 2023 dan 2024, sehingga kesiapan data dan dokumentasi menjadi kunci utama.
Kabid PPM Fara Hayani menambahkan, kelengkapan dokumen, seperti SK, rencana kerja, anggaran serta dokumentasi kegiatan harus dipastikan ada dan sesuai standar.
“Semua data harus tersusun baik, karena ini dasar proses evaluasi. Jika dokumen tidak lengkap, akan mempengaruhi hasil penilaian,” tegasnya.
Ketua Forum KKS Banjar Teguh juga menyoroti tantangan memenuhi kriteria penilaian yang terus diperbarui setiap tahunnya. Dia pun mengingatkan agar seluruh desa dan kelurahan memastikan SK Pokja Desa Sehat mereka masih berlaku.
“Salah satu kendala utama, kurangnya dokumentasi kegiatan, pergantian relawan setiap tahun. Ini harus kita atasi bersama,” ujarnya.
Senada, perwakilan P3MD Dian mengajak seluruh pihak bekerja sama memenuhi kriteria penilaian. Dia juga memberi motivasi agar Kabupaten Banjar meraih penghargaan Swasti Saba. (Wan/K-3)
