BANJARMASIN, Kalimantanpost.com — Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, pada 15–19 April 2026 itu menjadi ruang konsolidasi para pimpinan legislatif daerah di tengah kompleksitas isu pembangunan yang kian berlapis.
Rikval menyebut forum tersebut memberi kesempatan untuk memperkuat perspektif kepemimpinan, khususnya dalam menjawab tantangan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang kerap tidak berjalan mulus di lapangan.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah serta memperdalam wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Retret yang diikuti para ketua DPRD se-Indonesia ini diproyeksikan sebagai wadah penyamaan arah sekaligus penguatan jejaring antar-daerah. Dalam konteks itu, peran DPRD dinilai tak lagi sekadar menjalankan fungsi formal pembentukan perda, pengawasan, dan penganggaran, tetapi juga dituntut adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.
Ia menilai materi yang diberikan—mulai dari kepemimpinan hingga strategi pembangunan—menjadi bekal penting untuk membaca arah kebijakan di level pusat. Hal ini dinilai strategis karena daerah kerap berada pada posisi sebagai eksekutor kebijakan tanpa ruang cukup untuk menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara kebijakan pusat dan daerah,” katanya.
Partisipasi dalam KPPD ini, lanjutnya, mencerminkan dorongan agar pimpinan DPRD tidak terjebak dalam pola kerja administratif semata. Dengan kompleksitas persoalan daerah yang terus berkembang, pendekatan kepemimpinan dinilai perlu lebih strategis dan berbasis pemahaman lintas sektor.
Rikval berharap hasil dari retret tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah,” ucapnya.(nau/KPO-1)
