Oleh : RK Ariyandi
Praktisi Perbankan, Banjarmasin
“Mati lampu, aduh gelapnya.”
Sepenggal lirik dangdut itu terdengar ringan, bahkan jenaka. Tetapi bagi warga Kalimantan yang belakangan menghadapi pemadaman listrik bergilir, kalimat itu terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Rumah mendadak sunyi. Kipas angin berhenti. Anak menunda belajar. Warung kehilangan pembeli. Pelaku usaha kecil menghitung ulang pendapatan hari itu.
Pemadaman listrik bergilir tidak cukup dipahami sebagai urusan teknis kelistrikan semata. Di balik lampu yang padam, ada jam kerja yang hilang, usaha kecil yang tersendat, dan keluarga yang harus menyesuaikan hidupnya. Listrik hari ini bukan lagi sekadar penerang rumah. Ia adalah tenaga yang membuat ekonomi rakyat tetap bergerak, dari dapur rumah tangga hingga meja kasir warung kelontong.
Bagi rumah tangga, listrik adalah kenyamanan. Bagi pelaku usaha, listrik adalah alat kerja. Bagi UMKM, listrik adalah napas produksi. Di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Barito Kuala, hingga daerah-daerah lain di Banua, banyak usaha kecil bergantung pada listrik: warung makan, depot es, laundry, percetakan, toko sembako, penjual daring, pengrajin kue, hingga layanan pembayaran digital. Semua bergerak dengan asumsi sederhana bahwa listrik akan selalu tersedia saat dibutuhkan.
Ketika listrik padam beberapa jam, kerugiannya mungkin tidak selalu tampak besar dalam laporan ekonomi makro. Tetapi bagi pedagang kecil, satu jam tanpa listrik bisa berarti adonan tertunda, es mencair, pelanggan batal datang, transaksi digital gagal, atau pekerjaan yang seharusnya selesai hari itu harus digeser ke esok hari. Kerugian semacam ini jarang tercatat dalam statistik resmi, namun sangat nyata dirasakan di tingkat rumah tangga dan usaha mikro.
Dalam ilmu ekonomi, keadaan seperti ini dapat dibaca sebagai opportunity cost, yaitu biaya dari kesempatan yang hilang karena sumber daya tidak dapat digunakan pada waktu yang seharusnya. Sebagai gambaran sederhana, seorang penjual es campur yang kehilangan tiga jam operasional dalam sehari bukan hanya kehilangan omzet pada jam itu, tetapi juga kehilangan pelanggan yang mungkin beralih ke penjual lain dan tidak kembali lagi. Ada pula biaya ketidakpastian. Pelaku usaha tidak hanya menghadapi listrik yang padam, tetapi juga harus mengatur ulang kegiatan karena belum selalu tahu dengan pasti kapan listrik akan kembali menyala, sehingga sulit merencanakan produksi, stok bahan, atau jadwal layanan pelanggan secara efisien.
Masyarakat tentu dapat memahami bahwa sistem kelistrikan membutuhkan perawatan, perbaikan, dan waktu pemulihan. Setiap infrastruktur besar memiliki tantangannya sendiri, apalagi bila gangguan bersumber dari kerusakan pembangkit yang sifatnya tidak terencana. Karena itu, yang paling dibutuhkan dalam situasi seperti ini bukan saling menyalahkan, melainkan komunikasi yang terang, mitigasi yang rapi, dan langkah pemulihan yang terus dijaga.
PLN UID Kalselteng menjelaskan bahwa pemadaman bergilir berkaitan dengan gangguan dan perbaikan sejumlah pembangkit. Sejumlah pemberitaan juga menyebut pemulihan sistem kelistrikan ditargetkan berlangsung hingga akhir September 2026, dengan sistem saat ini berada pada status siaga karena cadangan daya yang masih terbatas. Informasi seperti ini penting, karena masyarakat membutuhkan gambaran yang jelas untuk mengatur kegiatan rumah tangga maupun usaha selama masa transisi tersebut.
Namun, informasi teknis perlu diterjemahkan menjadi kepastian praktis bagi warga. Kapan listrik padam. Wilayah mana yang terdampak. Berapa lama perkiraan durasinya. Apa yang sedang dilakukan untuk mempercepat pemulihan. Dalam pelayanan publik, kepercayaan tidak hanya dibangun dari kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi juga dari cara menjelaskan masalah kepada masyarakat. Jadwal yang konsisten dan mudah diakses, meski tidak menghilangkan pemadaman itu sendiri, dapat banyak membantu warga mengatur ulang aktivitas hariannya.
Hari ini, hampir semua sektor kehidupan bergerak menuju digital. UMKM didorong masuk marketplace. Pembayaran diarahkan ke QRIS. Perbankan memperluas layanan mobile banking. Sekolah, kampus, dan pelayanan publik makin banyak menggunakan sistem daring. Semua agenda modern itu bertumpu pada satu syarat sederhana: listrik harus tersedia dengan andal. Ketika listrik tidak stabil, bukan hanya kenyamanan yang terganggu, tetapi juga arah besar transformasi digital yang sedang didorong bersama.
Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2025 mencapai 1.584 kWh, meningkat dari 1.411 kWh pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap listrik semakin besar, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perluasan elektrifikasi hingga ke desa-desa yang sebelumnya belum terjangkau. Tren nasional ini turut menjadi konteks bagi daerah seperti Kalimantan Selatan: semakin tinggi ketergantungan masyarakat pada listrik, semakin besar pula dampak yang dirasakan ketika pasokan terganggu. Listrik bukan lagi pelengkap. Ia telah menjadi bagian dari cara rakyat bekerja, belajar, berusaha, dan berkomunikasi.
Karena itu, pemadaman bergilir dapat menjadi momentum bersama untuk memperkuat ketahanan energi daerah, setidaknya melalui empat langkah.
Pertama, jadwal pemadaman perlu disampaikan sedini mungkin, mudah diakses, dan sedapat mungkin konsisten. Kepastian jadwal, meski sederhana, memberi ruang bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan jam operasional dan bagi rumah tangga untuk mengatur kegiatan harian.
Kedua, sektor prioritas seperti rumah sakit, layanan air bersih, pasar, sentra UMKM, pendidikan, dan fasilitas publik perlu mendapat perhatian khusus. Sektor-sektor ini menopang kebutuhan dasar masyarakat luas, sehingga gangguan di titik ini berdampak lebih luas dibanding sektor lain.
Ketiga, evaluasi terhadap sistem cadangan energi perlu terus dilakukan agar gangguan pada satu titik tidak terlalu mudah berdampak luas. Ketergantungan pada sedikit sumber pembangkit membuat sistem rentan terhadap gangguan tunggal; diversifikasi dan penguatan cadangan daya adalah investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko serupa di masa depan.
Keempat, pemerintah daerah, PLN, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berada dalam satu ruang koordinasi yang saling menguatkan. Ketahanan energi bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan hasil kerja sama lintas sektor yang berjalan berkelanjutan, bukan hanya saat krisis berlangsung.
Masyarakat juga memiliki ruang peran. Menghemat listrik pada jam beban puncak, mematikan perangkat yang tidak diperlukan, dan saling membantu di lingkungan sekitar adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Namun, tanggung jawab terbesar tetap berada pada penyelenggara layanan dan pengambil kebijakan, karena listrik menyangkut kebutuhan dasar orang banyak yang tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada inisiatif individu.
Pemadaman listrik mengajarkan bahwa pembangunan tidak cukup dibaca dari gedung, jalan, investasi, dan angka pertumbuhan. Pembangunan juga harus dilihat dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan warga: apakah rumah tetap terang, apakah usaha kecil tetap berjalan, apakah anak-anak tetap bisa belajar, apakah layanan publik tetap bekerja, dan apakah masyarakat mendapatkan informasi yang jernih tentang apa yang sedang terjadi.
“Mati lampu, aduh gelapnya” boleh menjadi lirik yang menghibur. Tetapi dalam kehidupan rakyat, gelap yang terlalu sering datang bisa berubah menjadi beban ekonomi dan keresahan sosial.
Yang perlu dijaga bukan hanya agar lampu kembali menyala. Yang lebih penting, jangan sampai gelap listrik berubah menjadi gelap kepercayaan. Sebab ekonomi yang sehat tidak hanya membutuhkan modal, pasar, dan teknologi. Ia juga membutuhkan kepastian dasar: ketika rakyat ingin bekerja, belajar, dan berusaha, cahaya itu tersedia.
