Martapura, KP – Guna mengukur kemajuan pengelolaan resiko korupsi dan strategi pengawasan atas masalah korupsi di wilayah Kabupaten Banjar, SKPD setempat mengikuti Sosialisasi Indeks Efektivitas (IEPK) Pengendalian Korupsi yang dilaksanakan Inspektorat bersama BPKP Kalsel, di Aula Barakat Martapura, Jumat (11/12).
Sosialisasi dibuka Sekdakab HM Hilman dan sebagai narasumber dari BPKP Kalsel Bidang Pengawasan Ngatno.
Dalam pemaparannya Ngatno menyebutkan ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan seseorang atau golongan melakukan tindakan korupsi, diantaranya adanya kesempatan dan kebutuhan.
”Kami berharap perhatian pemerintah daerah dan peran serta BPKP, dapat meminimalisir pengendalian resiko korupsi di lingkup pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, lewat koordinasi dan kolaborasi dari setiap elemen, akan menghasilkan IEPK yang baik. Pemkab Banjar harus punya integritas dengan niat menjadikan wilayahnya bebas tindak pidana korupsi.
”IEPK merupakan salah satu model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di instansi dan badan usaha pemerintah serta upaya mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di organisasi,” jelasnya.
Sementara pada Sosialisasi Benturan Kepentingan di Lingkup Pemkab Banjar, Sekda Hilman mengatakan, benturan kepentingan merupakan awal dari perbuatan korupsi. Hal tersebut didasarkan pada beberapa landasan hukum, seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi nomor 37 tahun 2012 dan Peraturan Bupati Banjar nomor 29 tahun 2020.
“Dengan dibentuknya landasan hukum dalam penanganan benturan kepentingan, diperlukan adanya pengawasan intensif dari pemerintah, berprinsip untuk mengutamakan kepentingan publik serta penguatan integritas dan budaya menolak segala hal yang bisa memicu timbulnya perbuatan nepotisme dan korupsi,” jelasnya. (Wan/K-3)
