pelaku mengaku mengatas namakan pihak kepolisian menyuruhnya untuk melakukan pungutan
BANJARMASIN, KP – Kisran (35), warga Jalan Andalas Banjarmasin Tengah tak bisa berbuat apa-apa, saat diamankan Tim Khusus (Timsus) Polresta Banjarmasin, Sabtu (30/1/2021) kemarin, sekitar pukul 17.30 WITA.
Rupanya pria bertato itu diduga melakukan pemalakan liar sopir truk yang antre di sepanjang Jalan Brigjend Hasan Basry hingga jembatan Kayu Tangi Ujung, saat sedang antre menunggu giliran penyeberangan kapal Fery.
Awalnya petugas mendapat laporan dari sopir yang resah dengan perbuatan Kiras, kemudian dipimpin Kanit Timsus Polresta Banjarmasin, Ipda I Gusti Ngurah Utama Putra S.Tr.K, langsung melakukan penyelidikan.
Ternyata benar, saat polisi menyamar di lokasi melihat pelaku sedang melancarkan aksinya.
Ketika ditanya, dengan penuh percaya diri pelaku mengaku mengatas namakan pihak kepolisian menyuruhnya untuk melakukan pungutan tersebut.
Begitu pelaku mengumpulkan sejumlah uang hasil pungutan liar, sejurus itu pelaku diamankan anggota menyamar ini.
Dikutip dari klikkalsel.com, para sopir tersebut diminta uang dalam jumlah beragam, mulai dari Rp 2 ribu hingga Rp50 ribu per truk. “Ada yang minta alasannya untuk uang keamanan, parkir dan lain-lain,” ujar salah satu sopir, Husaini.
Salah satu anggota Timsus, Aipda Ferry Gunawan, Minggu (31/1/2021) mengatakan, untuk menangkap basah para terduga pelaku, anggota Timsus Polresta Banjarmasin menyamar dan membagi diri dalam beberapa buah truk.
Namun, kata dia, kala itu sejumlah preman yang biasa mondar mandir untuk memalak para sopir di kawasan tersebut mendadak sepi.
“Cuma ada satu yang sempat kami curigai dan kami geledah. Setelahnya kami data identitasnya dan kami peringatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan sampai sejauh ini tidak kami temukan keterlibatan anggota seperti yang dikatakan preman-preman tersebut,” imbuhnya.
Ditambahkan Aipda Ferry Gunawan, operasi yang dilakukan oleh Tim nya tersebut sesuai arahan dari Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmat Hendrawan yang meminta setiap personel untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kerawanan sosial yang bisa berdampak terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). (fik/net/K-4)
