Banjarmasin, KP – Setelah sebelumnya mendapat protes dari warga dan orang tua siswa, pihak Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin, akhirnya angkat bicara.
Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin, Yuni Chandra menjelaskan, pembangunan fasilitas penunjang berupa halaman sekolah yang tak kunjung selesai dibangun tersebut lantaran ketiadaan dana.
“Lapangan yang perlu dibenahi itu ukurannya 600 meter persegi. Biaya yang diperlukan itu tidak sedikit,” ungkapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya (21/12) siang
Menurut Yuni, dari dana bantuan yang ada, pihaknya sementara ini hanya bisa membangun siring. Dan itu ia akui sudah dibicarakan ke konsultan bangunan.
“Mengapa dibikin siring, agar menjadi pembatas sehingga material pembangunan yang ada sekarang tidak hanyut ketika terbawa genangan air,” jelasnya.
Disamping itu, Yuni Menambahkan, dana yang diperoleh pihaknya, merupakan bantuan dari sejumlah perusahaan yang diserahi proposal bantuan.
Adanya proposal itu pun, menurutnya sepengetahuan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin.
“Karena beberapa waktu lalu, Wali Kota Banjarmasin pernah ke sini. Beliau mengapresiasi program pemilahan sampah yang kami lakukan. Dalam kesempatan itu, kami meminta bantuan dana untuk pembangunan. Diusulkan melalui proposal ke instansi terkait,” jelasnya.
“Namun dana bantuan yang masuk di sekolah, tak sampai Rp50 juta. Untuk pembangunan siring saja, sudah menghabiskan biaya Rp15 juta,” tambahnya.
Disinggung terkait adanya protes warga yang menyatakan bahwa belum selesai fasilitas yang satu, pihak sekolah justru melakukan pembangun fasilitas yang lain, Yuni juga memberikan jawabannya.
Dia menjelaskan, dana yang digunakan untuk pembangunan fasilitas lain, itu tidak melulu dana dari hasil proposal. Tapi juga ada dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Karena dana BOS tak bisa dikeluarkan sembarangan, maka dana BOS dipakai untuk keperluan lain. Seperti misalnya, pembuatan lahan parkir. Itu pun karena ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Bukan saya lompat-lompat pengerjaan,” kilahnya.
“Untuk persoalan pembangunan fasilitas penunjang berupa lapangan itu, saya tidak bisa menjawab kapan bisa diselesaikan. Karena memang, kami tidak memiliki dana untuk itu,” tekannya.
Disinggung apakah sudah ada upaya pihak sekolah memberikan penjelasan secara resmi kepada warga sekaligus orang tua murid terkait hal itu? Yuni, mengaku tidak ada.
“Tapi, sudah pernah saya sampaikan secara personal. Misalnya, kepada orang tua murid, yang biasa duduk-duduk di sekolah ini menunggu anaknya. Dan saya berharap, hal itu juga bisa disampaikan juga ke orang tua murid yang lain,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan, Ketua Komite Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin, Yuyun Yuniati.
Ia menilai, warga yang memprotes, hanya melihat tampilan sekolah dari luarnya saja. Bahwa seakan-akan, pihak sekolah membiarkan kondisi fasilitas penunjang sekolah ini. Padahal, menurutnya memang karena ketiadaan dana.
“Warga mungkin menanyakan, kan ada dana BOS?. Seperti diketahui, Dana BOS tidak boleh digunakan untuk sarana prasarana sekolah. Baik sifatnya yang ringan maupun yang berat,” jelasnya.
“Makanya, pihak sekolah melayangkan proposal. Tapi dana yang didapatkan pun tidak mencukupi,” tambahnya.
Selama ini, menurut Yuyun, pihaknya memang belum pernah melakukan pertemuan resmi dengan warga. Alasannya, karena memang warga tak pernah mengeluh.
“Sehingga kami pun jadi tidak mengetahui apa masalahnya. Kami merasa protes yang terjadi lantaran adanya miskomunikasi saja. Sebenarnya, pada intinya, warga menginginkan agar halaman bisa dimanfaatkan bersama,” ucapnya.
“Tapi, bagaimanapun juga setelah kejadian ini semoga ada hikmahnya. Sehingga halaman sekolah kita ini bisa menjadi perhatian Dinas dan bisa secepatnya diperbaiki,” tutupnya.
Seperti diketahui, belum lama tadi, mengeluarkan unek-uneknya. Warga menuntut, agar pembangunan fasilitas penunjang di SD tersebut segera diselesaikan. Ambil contoh, perbaikan halaman sekolah.
Alasan warga, karena sejak 2019 lalu, perbaikan tak kunjung rampung. Walaupun dikerjakan, mereka menilai bahwa pengerjaannya tampak asal-asalan.
Di sisi lain, warga juga menilai, semenjak dipimpin kepala sekolah (Kepsek) yang baru, fasilitas penunjang SD tersebut terkesan tak lagi diperhatikan. Masukan warga setempat, juga orang tua murid, bahkan tak diindahkan.
Seperti misalnya, masukan soal perbaikan lapangan yang tak kunjung rampung hingga akhirnya, ditumbuhi tanaman liar.
Alhasil, selain dianggap bisa membahayakan murid SD, kondisi lapangan juga tak lagi bisa difungsikan sebagaimana mestinya.
Pun demikian dengan warga sekitar yang biasanya memanfaatkan lapangan, untuk keperluan yang terbilang mendesak. (KPO-1)
