Hilyah berpendapat untuk menjaga kebersihan Sungai Martapura tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dari Pemko Banjarmasin, tapi menuntut koordinasi dan secara terintegrasi dari pemerintah kabupaten lain
BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia mengatakan, mengantisipasi pencemaran perlu dilaksanakan secara terintegrasi melalui koordinasi antar pemerintah daerah.
“ Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor : 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Hal itu dikatakannya menanggapi kembali dipenuhinya sampah ilung (eceng gondok) di Sungai Martapura.
Menurutnya kepada {KP} Kamis (18/1/2024) bukan hanya koordinasi pemerintah daerah, tapi setiap aktivitas usaha wajib mencegah pencemaran sungai.
Seperti katanya, Sungai Martapura yang selalu dipenuhi ilung dan sampah lainnya, terlebih pada saat musim hujan seperti saat ini.
“ Padahal Pemko Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah secara rutin membersihkan sampah ilung tersebut,” katanya.
Hilyah berpendapat untuk menjaga kebersihan Sungai Martapura tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dari Pemko Banjarmasin, tapi menuntut koordinasi dan secara terintegrasi dari pemerintah kabupaten lain.
Masalahnya, karena sejumlah aliran sungai di daerah ini saling berhubungan satu sama lain. Seperti katanya, Sungai Martapura yang airnya mengalir meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola dan Kota Banjarmasin.
Lebih jauh Hilyah Aulia menyatakan kekhawatirannya karena sejumlah sungai di Banjarmasin cenderung mengalami peningkatan pencemaran.
Diungkapkan , hasil riset terakhir dilaksanakan Tim Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN) bekerja sama dengan Perkumpulan Telapak Badan Teritori Kalsel menemukan fakta Sungai Barito dan Martapura tercemar mikroplastik.
Bahkan bukan hanya tercemar mikroplastik, tapi akibat pencemaran logam berat, bakteri ecoli dan bebagai limbah cair berbahaya lainnya.
“ Hasil riset itu tentunya harus dijadikan perhatian serius oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat serta dunia usaha,” demikian kata Hilyah Aulia. (nid/K-3)
