Dewan Ingatkan Penggunaan Dana Stunting Tepat Sasaran

Isnani mengingatkan itu karena pemerintah pusat telah mengucurkan dana fiskal kepada pemerintah daerah, termasuk Pemko Banjarmasin

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini mengingatkan, agar dana stunting digunakan tepat sasaran dan bukan pada hal-hal di luar kebutuhan.

“ Sebab dana ini digunakan untuk pencegahan stunting melalui program pemberian asupan gizi kepada ibu hamil dan anak balita,” katanya, kepada [KP] Kamis (19/12/2024).

Hal itu dikatakannya mengomentari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan, ada daerah anggaran stunting yang sampai ke rakyat hanya Rp 2 miliar. Padahal anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat Rp 10 miliar.

Isnani mengingatkan itu karena pemerintah pusat telah mengucurkan dana fiskal kepada pemerintah daerah, termasuk Pemko Banjarmasin.

“Dana intensif fiskal diserahkan Wakil Presiden RI Ma,ruf Amin kepada sejumlah daerah di Aula Sekretariat Negara sekitar minggu pertama bulan Agustus lalu,” ujarnya.

Dana intensif fiskal itu ungkapnya, Pemko Banjarmasin menerima kucuran anggaran sebesar Rp 5,7 miliar.

Ia menjelaskan, diberikannya dana itu sebagai penghargaan kepada daerah yang dinilai cukup berhasil dalam upaya menurunkan stunting.

Menurut Isnani angka stunting di Kota Banjarmasin masih 23 persen dan hingga kini terus diupayakan menurun hingga 14 persen pada 2025 sesuai target nasional.

Lebih jauh ia mengatakan, pemerintah kini terus berjuang keras untuk percepatan menurunkan stunting

“Tujuannya salah satunya yaitu untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul,” katanya.

Unsur pimpinan dewan dari Partai Gerindra ini mengemukakan, masalah stunting perlu dituntaskan karena bukan hanya menyangkut kesehatan anak, tapi dalam menyiapkan dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Oleh karena itu baik anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat atau daerah untuk penanganan masalah stunting harus digunakan tepat sasaran dan boleh dipangkas untuk kegiatan yang tidak perlu,” tandas Isnani. (nid/K-3)