Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perum BULOG dalam acara yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (3/3/2025).
Penandatanganan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD Lingkup Pemkot Banjarbaru untuk bulan Maret 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.
Dalam sambutannya, Wali Kota Aditya menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Ia juga mengapresiasi BULOG atas kerja sama dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di Banjarbaru.
“Pangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jika barang tidak tersedia, masyarakat akan resah. Jika harga naik, beban mereka semakin berat. Oleh karena itu, MoU ini sangat penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun Banjarbaru memiliki sekitar 1.300 hektar lahan pertanian berkelanjutan, produksi yang dihasilkan belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi dengan BULOG menjadi langkah strategis untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang dapat digunakan saat terjadi bencana alam atau lonjakan inflasi,” jelasnya.
Pimpinan Perum BULOG Kanwil Kalimantan Selatan, Dani Satrio, menyampaikan bahwa BULOG berkomitmen menjaga stabilitas harga baik di tingkat produsen maupun konsumen. Ia juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Selatan mencatat persentase penyerapan beras tertinggi tahun lalu.
“Stok beras yang dikelola BULOG bersifat revolving, selalu diperbarui agar tetap berkualitas. Kami juga terus mendukung program stabilisasi pangan di Banjarbaru, termasuk melalui operasi pasar murah yang telah berjalan dengan baik,” katanya.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan kerja sama antara Pemkot Banjarbaru dan BULOG semakin erat dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, serta kesejahteraan masyarakat.(Dev/K-3)
