Masalah bermula dari kegiatan internal partai seperti Pendidikan Politik dan Konsolidasi.
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Lima Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar dari Tanah Laut (Tala) datangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel, Senin (19/5).
Mereka menyampaikan keluh kesah soal nasib yang tiba-tiba digeser dari jabatan.
Kelima tokoh tersebut berasal dari Kecamatan Pelaihari, Tambang Ulang, Bumi Makmur, Kurau, dan Takisung.
Mereka berharap DPD Golkar Kalsel bisa membantu menyelesaikan persoalan yang menurut mereka terjadi tanpa kejelasan.
“Kami datang bukan hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga menyampaikan bahwa kami diberhentikan dari kepengurusan tanpa prosedur jelas,” ujar H Mukhtarraden, Ketua PK Golkar Pelaihari, saat ditemui media.
Ia datang didampingi dua rekannya, H Kamarudin dan H Anton Iskandar.
Menurut Mukhtarraden, kelima Ketua PK yang diberhentikan itu adalah pengurus aktif untuk masa bakti 2021–2026.
Ia menyebut masalah bermula dari kegiatan internal partai seperti Pendidikan Politik dan Konsolidasi. Anehnya, kelima ketua PK itu mengaku tak tahu menahu soal acara tersebut.
“Secara formal kami tidak hadir karena memang tidak tahu dan tidak menerima undangan,” jelasnya.
Beberapa waktu kemudian, mereka mendapat kabar bahwa kepengurusan mereka telah digantikan dan pengurus baru sudah dilantik oleh DPD Golkar Tala.
“Kami kaget. Prosedur pengukuhan dan pelantikan ini menurut kami janggal,” tegasnya.
Mereka berharap keputusan ini ditinjau ulang dan merujuk pada aturan partai yang berlaku, yakni AD/ART Golkar.
“Kami hanya ingin semuanya berjalan sesuai aturan.
Bukan asal ganti tanpa alasan dan mekanisme yang jelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang OKK DPD Golkar Kalsel, Doni Risrianto, menyatakan akan menampung aspirasi para Ketua PK tersebut dan menyampaikannya kepada pimpinan.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPD Partai Golkar Tanah Laut, H Rahimullah (akrab disapa H Rahim), punya versi berbeda.
Menurutnya, tidak ada pemecatan, hanya “penyegaran”.
“Ini cuma penyegaran organisasi.
Kami tunjuk Plt (Pelaksana Tugas) untuk enam Ketua PK, bukan memberhentikan permanen,” ujarnya santai.
H Rahim juga menyebut, para ketua PK sebelumnya akan mendapatkan posisi baru. “Mereka kami promosikan ke kepengurusan tingkat kabupaten.
Jadi bukan turun jabatan, justru naik kelas,” pungkasnya. (fin/K-2)
