RANTAU, Kalimantanpost.com – Di tengah sorotan terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Tapin bersama Program Komisi II DPR RI menggelar Dialog Demokrasi bertema “Perbaikan Regulasi Pemilu untuk Membangun Demokrasi yang Lebih Berintegritas” di Pendopo Galuh Bastari, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Dr HM Rifqinizamy Karsayudha, dan dihadiri Bupati Tapin diwakili Asisten Administrasi Umum Fikri Irmawan, Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Ketua Bawaslu Kalsel Aris Mardiono, Ketua Bawaslu Tapin Abid Fikasi Gulo, serta jajaran Forkopimda ini menjadi ruang tukar gagasan soal arah reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu di daerah.
Mewakili Bupati Tapin, Asisten Administrasi Umum Fikri Irmawan dalam sambutannya menilai penguatan Bawaslu menjadi hal mendesak untuk menjaga kemurnian suara rakyat.
“Pemilu bukan hanya soal memilih, tapi memastikan kedaulatan rakyat dijaga lewat pengawasan yang independen dan berintegritas,” ujarnya.
Fikri menegaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap Bawaslu tidak berhenti pada aspek pendanaan, tetapi juga dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga dan partisipasi publik.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPR RI, Bawaslu, dan masyarakat adalah kunci membangun demokrasi yang sehat dan beretika,” katanya.
Sementara Ketua Bawaslu Tapin Abid Fikasi Gulo menyoroti pentingnya keberlanjutan penguatan kapasitas pengawas di semua tingkatan. Ia mengungkapkan, pada Pemilu 2024 lalu, partisipasi pemilih di Tapin mencapai 88,54 persen tertinggi di Kalimantan Selatan.
“Angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi masih kuat. Survei juga menempatkan Bawaslu sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kedua di Kalimantan Selatan,” ujar Abid.
Menurutnya, Bawaslu Tapin kini berfokus memperluas pendidikan politik publik melalui pelatihan kader pengawas dan kampanye digital agar partisipasi warga tidak berhenti pada bilik suara.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Dr. HM Rifqinizamy Karsayuda menekankan tiga prasyarat utama untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas pertama aturan main yang jelas, kedua penyelenggara yang kredibel, dan ketiga Budaya atau kultur masyarakat yang mendukung.
“Pemilu menentukan arah republik ini. Hampir semua kebijakan publik adalah buah dari hasil pemilu. Karena itu, kita harus memastikan prosesnya bersih agar melahirkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas,” ujarnya.
Rifqinizamy menilai forum semacam ini penting untuk menyerap aspirasi daerah dalam perbaikan regulasi pemilu menuju 2029.
“Tapin bisa menjadi contoh bagaimana demokrasi lokal tumbuh lewat sinergi antara penyelenggara, pengawas, dan masyarakat,” katanya menutup dialog.
Dialog Demokrasi Tapin tahun ini menjadi penanda bahwa perbaikan sistem pemilu tidak cukup di tingkat pusat. Ia harus dibangun dari bawah dari daerah, dari masyarakat yang percaya bahwa suara mereka benar-benar berharga.(abd/KPO-3)
