Martapura, KP – Pemkab Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) menggelar Konsultasi Publik II Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), di Aula Putih DPRKPLH, Martapura, Senin, (15/12/2025).
Dibuka Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan dihadiri Komisi III DPRD Banjar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, seluruh Kepala SKPD, Direktur PD Pasar Bauntung Batuah, para Camat dan Lurah, perwakilan TPS3R dan bank sampah, Tim Tenaga Ahli dari LEMTEK Universitas Indonesia.
Wabup Habib Idrus mengatakan, isu persampahan adalah cerminan peradaban dan tantangan utama pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan perubahan pola konsumsi telah meningkatkan timbulan sampah, sementara kapasitas pengelolaan yang ada masih terbatas.
“Sebagian besar wilayah masih menggunakan pendekatan kumpul–angkut–buang ke TPA, dengan tingkat pemilahan dan daur ulang yang rendah. Ini tidak sejalan target nasional 100 persen sampah terkelola pada 2029 serta arah pembangunan menuju ekonomi sirkular,” tegasnya.
Dia menekankan pentingnya RIPS sebagai peta jalan yang jelas, modern dan realistis bagi Kabupaten Banjar. Konsultasi publik kedua ini, fokus pada validasi usulan strategi dan rencana aksi yang telah dirumuskan oleh tim tenaga ahli.
“Meliputi lima aspek utama, teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi masyarakat,” tandasnya.
Habib Idrus juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan aktif memberi masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan serta mengkritisi usulan strategis, termasuk pemanfaatan teknologi maju, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) guna mereduksi residu sampah di TPA.
Solid Waste Management Consultant LEMTEK UI Elma Elkarim menjelaskan, konsultasi publik II ini bertujuan menyempurnakan strategi dan rencana aksi pengelolaan sampah Kabupaten Banjar. Dia menyebut strategi tersebut disusun melalui pendekatan lima aspek pengelolaan sampah dan dilengkapi analisis finansial, agar daerah dapat mengakses sumber pendanaan tidak hanya dari APBD, juga sumber lain.
“Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar saat ini cukup baik, namun masih menghadapi tantangan topografi wilayah yang beragam serta keterbatasan layanan di sejumlah daerah,” ungkapnya.
Karena itu, kedepan dikembangkan fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber, agar pengurangan dan penanganannya dapat dilakukan dari rumah tangga dan hanya residu yang dibawa ke TPA.
“Rencana induk ini ditargetkan rampung tahun ini dan diharap mulai diimplementasikan tahun depan, dengan rencana aksi jangka pendek, menengah dan panjang sebagai panduan peningkatan pengelolaan sampah setiap tahunnya,” jelas Elma. (Wan/K-5)
