BANJARMASIN – Upaya mencari solusi jangka panjang penanggulangan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mengerucut pada percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III menyatakan siap mempercepat proyek strategis tersebut, namun menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam percepatan pembebasan lahan di sekitar lokasi bendungan.
Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Dedy Supriyadi ST MT, menegaskan percepatan Bendungan Riam Kiwa tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan lintas sektor agar pelaksanaannya lancar. Ia menyebut, pembebasan lahan menjadi salah satu kunci utama untuk mempercepat realisasi pembangunan bendungan yang digadang-gadang mampu meredam dampak banjir besar di wilayah Banua.
“Di sela rapat tadi saya sudah sampaikan juga kepada Kepala Dinas PU Provinsi bahwa kami butuh pembebasan lahan di sekitar Riam Kiwa.
Jadi kami butuh percepatan,” ujar Dedy usai mengikuti rapat pembahasan solusi banjir bersama DPRD Kalsel, Kamis (22/1/2026) siang.
Menurut Dedy, Bendungan Riam Kiwa memiliki kapasitas tampung yang besar, yakni mencapai 90 juta meter kubik air. Kapasitas itu dinilai cukup strategis sebagai salah satu instrumen pengendali banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi dan debit sungai meningkat.
Ia menjelaskan, bendungan tersebut akan bekerja dengan sistem pengaturan sirkulasi air. Ketika air berada pada kondisi tinggi, bendungan akan melepas air secara perlahan agar tidak menimbulkan lonjakan debit mendadak. Sebaliknya, ketika prakiraan hujan lebat terdeteksi, bendungan akan dikosongkan terlebih dahulu untuk menambah ruang tampung air.
“Kalau akan hujan lebat, bendungan dikosongkan dan ditampung. Sebaliknya saat air penuh dan cuaca memungkinkan, air akan dilepas perlahan. Jadi ketika terjadi hujan lebat Insya Allah tidak terjadi seperti di Sungai Tabuk kemarin,” terangnya.
Terkait target penyelesaian proyek, Dedy menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari Komisi III DPRD Kalsel, Dinas PUPR, hingga stakeholder lainnya. Koordinasi itu dilakukan berkelanjutan agar dukungan kebijakan dapat diteruskan sampai ke tingkat gubernur.
Di sisi lain, Dedy menyebut BWS juga telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek sambil menunggu percepatan pembangunan bendungan. Salah satunya melalui kegiatan normalisasi sungai dengan pengerukan sedimen di sejumlah titik.
Namun pengerukan tidak dilakukan sembarangan. BWS memilih sungai-sungai berukuran sedang dengan area yang dinilai aman dari pemukiman warga.
Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko longsor apabila lumpur diambil terlalu dekat dengan bantaran permukiman.
“Kalau ada pemukiman, saat diambil lumpurnya dikhawatirkan akan terjadi longsor. Jadi kami sudah normalisasi sungai di beberapa titik yang aman,” kata Dedy.
Beberapa lokasi yang sudah dilakukan pengerjaan di antaranya Sungai Pamurus, area depan Kodim di Kota Banjarmasin, serta wilayah Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Selain pengerukan, BWS juga melakukan pembersihan sampah-sampah berat yang berpotensi menyumbat aliran, terutama sebelum kondisi air meluber ke permukiman.
Dedy menambahkan, BWS memiliki titik-titik kontrol untuk memantau kondisi air, baik saat debit naik maupun turun. Dari pemantauan itu, pihaknya dapat memprediksi kecenderungan arah genangan dan potensi lokasi banjir agar langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat.
“Kami punya titik-titik kontrol. Begitu air naik atau rendah, kami sudah bisa memprediksi kemana arah genangan air,” pungkasnya.
Dengan percepatan Bendungan Riam Kiwa yang dibarengi dukungan pembebasan lahan dari daerah, diharapkan Kalsel memiliki langkah mitigasi banjir yang lebih terukur. Proyek tersebut bukan hanya solusi teknis, tetapi juga menjadi simbol kerja bersama lintas sektor untuk melindungi warga dari ancaman banjir berulang setiap musim penghujan.(nau/KPO-1)
