Balangan, KP – Pemerintah Kabupaten Balangan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Kabupaten Balangan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2025, yang berlangsung di Lantai 2 Aula Gedung BPK RI Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa kemarin.
LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Balangan H Abdul Hadi bersama Ketua DPRD Balangan Hj Lindawati.
Acara ini juga menjadi momen spesial karena seluruh 13 kabupaten/kota di wilayah Kalsel sukses meraih opini WTP secara serentak, hadir dalam kegiatan tersebut seluruh kepala daerah beserta jajaran pimpinan DPRD se-Kalsel.
“Alhamdulillah, ini adalah perolehan WTP ke-13 berturut-turut. Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Balangan,” ujarnya, kepada wartawan.
Menurut dia, mempertahankan opini WTP setiap tahun bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan disiplin, ketelitian, dan sinergi dari semua elemen pemerintahan, mulai dari kepala SKPD hingga staf di lapangan.
Kemudian orang nomor satu di Blangan itu menegaskan, hasil ini bukan hanya kerja bupati dan jajarannya, melainkan buah dari upaya kolektif seluruh aparatur dan dukungan masyarakat Balangan.
“Ini hasil kerja bersama. Tanpa kekompakan dan tanggung jawab bersama, mustahil kita bisa mempertahankan WTP selama 13 tahun berturut-turut,” ucapnya.
“Kami sangat mengapresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalsel atas bimbingan dan arahan selama proses pemeriksaan. Semua masukan yang diberikan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” imbuhnya.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Andriyanto, dalam sambutannya, mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh kepala daerah yang berhadir secara langsung untuk menerima LHP Keuangan Daerah. Ia juga mengucapkan selamat atas keberhasilan seluruh daerah di Kalsel yang mampu menyapu bersih opini WTP.
“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh pemerintah daerah atas komitmennya dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel,” ujar Andriyanto.
Meskipun seluruh daerah menyandang status WTP, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel tetap memaparkan beberapa uraian catatan yang masih menjadi temuan di semua daerah. Namun, ia menekankan bahwa temuan-temuan yang didapatkan tersebut masih berada di bawah ambang batas toleransi, sehingga tidak mempengaruhi status opini WTP yang diberikan.
“Kami berharap berbagai catatan dan rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga di tahun-tahun mendatang permasalahan serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (jnd/K-6)
