BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pentingnya kecepatan merespon isu publik sebelum liar menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi Public Communication Summit 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (3/6/2026).
Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat (Humas) Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ani Natalia sebagai salah satu narasumber di kegiatan tersebut.
Ani mengatakan jika isu di publik tidak diarahkan segera. Maka akan diisi spekulasi, rumor hingga orang-orang tidak bertanggung jawab yang mamanfaatkan.
Maka dari itu, tanggapan dari otoritas bukan sekedar respon. Namun menjadi cara melindungi publik dari kebingungan.
“Jika ada isu yang di lempar ke publik, maka sudah seharusnya otoritas merespon dan memberikan klarifikasi versi lengkap sesuai fakta agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan,” ucap Ani.
Respon yang konsisten juga dirasa sangat perlu dilakukan untuk membentuk kepercayaan publik dalam jangka panjang.
Selain Ani, tiga narasumber lainnya yang ahli di bidangnya turut menyampaikan dalam diskusi tersebut yang berkaitan dengan mengelola isu yang berperan dalam menjaga reputasi lembaga atau instansi di era digital.
Seperti Dudy Rudianto, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah yang mewakili Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari menyampaikan tentang Membaca Common Sense Publik sebagai narasumber pertama.
Kemudian Dahlan Dahi, CEO Tribunnews yang menyampaikan pembahasan mengenai materi media, gen Alpha dan Al di era digital seperti sekarang ini.
Terakhir Jojo S Nugroho, Konsultan komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations Korporasi, Kementerian, dan Lembaga yang membahas tentang Bercerita di Media Sosial, Membangun Makna di Ruang Publik.
Kegiatan Public Communication Summit 2026 mengusung tema Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital yang dihadiri langsung kepala dinas Kominfo se-Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kegiatan ini sekaligus dilakukan komitmen bersama sebagai bentuk terwujudnya komunikasi publik yang lebih konsisten dan selaras antar-OPD, serta menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui narasi yang dibangun di media massa dan media sosial. (ham/KPO-4)
