Oleh : Aries Heru Prasetyo *)
PERGERAKAn nilai tukar rupiah selalu menjadi salah satu indikator ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian publik. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kekhawatiran segera muncul mengenai potensi kenaikan harga barang impor, tekanan inflasi, hingga meningkatnya biaya produksi dunia usaha. Namun, di balik perhatian besar terhadap nilai tukar tersebut, terdapat persoalan yang sesungguhnya lebih menentukan masa depan perekonomian Indonesia, yaitu melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Hal ini penting karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Selama bertahun-tahun, konsumsi domestik menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan karakteristik ekonomi seperti ini, pertumbuhan Indonesia pada dasarnya ditopang oleh kemampuan masyarakat untuk terus berbelanja, berinvestasi, dan mengonsumsi berbagai barang maupun jasa. Ketika daya beli melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga oleh pelaku usaha, investor, hingga pemerintah melalui penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Di sinilah posisi kelas menengah menjadi sangat strategis. Kelompok ini merupakan motor utama konsumsi nasional karena memiliki kemampuan untuk membelanjakan pendapatannya pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, hingga rekreasi. Oleh karena itu, ketika kelas menengah mulai menahan konsumsi, maka perlambatan ekonomi dapat menyebar ke berbagai sektor secara bersamaan. Persoalan terbesar Indonesia, saat ini, bukan semata-mata bagaimana menjaga stabilitas rupiah, melainkan bagaimana memastikan daya beli masyarakat tetap kuat agar mesin pertumbuhan ekonomi tidak kehilangan tenaga.
Sedang Menyusut
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sinyal yang patut menjadi perhatian serius. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13 persen dari populasi nasional. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terdapat sekitar 9,48 juta penduduk yang keluar dari kelompok kelas menengah.
Penurunan tersebut tidak berarti mereka langsung jatuh ke kelompok miskin. Sebagian besar bergeser ke kelompok menuju kelas menengah, yakni kelompok masyarakat yang secara ekonomi masih relatif aman, tetapi sangat rentan terhadap guncangan. Pada saat yang sama jumlah kelompok menuju kelas menengah meningkat menjadi sekitar 137,5 juta orang atau hampir separuh penduduk Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan: tidak miskin, tetapi juga belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi jangka panjang.
Kondisi tersebut mengindikasikan Indonesia sedang menghadapi tantangan baru. Selama dua dekade terakhir, keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dari bertambahnya jumlah kelas menengah. Kini, yang terjadi justru sebaliknya. Penyusutan kelas menengah menjadi sinyal bahwa mobilitas ekonomi masyarakat perlu dipercepat dan sebagian keluarga menghadapi kesulitan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan yang sebelumnya telah dicapai.
Konsumsi Rumah Tangga
Mengapa penyusutan kelas menengah perlu dikhawatirkan? Jawabannya terletak pada peran besar kelompok ini dalam menopang konsumsi nasional. BPS mencatat bahwa kelompok kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia. Hal yang lebih penting lagi, kedua kelompok tersebut menyumbang sekitar 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kelompok ini untuk terus melakukan konsumsi. Ketika masyarakat kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pusat perbelanjaan atau industri ritel. Sektor manufaktur kehilangan permintaan, UMKM mengalami penurunan penjualan, sektor properti melambat, dan dunia usaha cenderung menunda ekspansi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi penciptaan lapangan kerja baru.
Gejala tersebut sebenarnya mulai terlihat dalam pola konsumsi masyarakat. Banyak rumah tangga masih mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi mulai menunda pembelian kendaraan, rumah, perangkat elektronik, maupun kegiatan rekreasi. Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku konsumsi dari ekspansif menjadi defensif. Ketika jutaan keluarga mengambil keputusan yang sama secara bersamaan, dampaknya terhadap perekonomian nasional menjadi sangat signifikan.
Beberapa Faktor
Terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa daya beli kelas menengah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor pertama adalah meningkatnya biaya hidup yang harus ditanggung rumah tangga. Kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Akibatnya, ruang untuk konsumsi non-esensial menjadi semakin sempit.
Faktor kedua adalah kualitas penciptaan lapangan kerja. Meskipun tingkat pengangguran relatif terkendali, tidak semua pekerjaan yang tercipta mampu memberikan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan status kelas menengah. Banyak tenaga kerja terdidik yang akhirnya bekerja pada sektor informal atau pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan pendapatan riil berjalan lebih lambat dibandingkan harapan masyarakat.
Faktor ketiga adalah meningkatnya beban keuangan rumah tangga. Kepemilikan rumah, kendaraan, kartu kredit, serta berbagai fasilitas pembiayaan digital memang memperluas akses masyarakat terhadap konsumsi. Namun, pada saat yang sama, kewajiban pembayaran cicilan menjadi semakin besar. Ketika pendapatan tidak meningkat secara signifikan, sebagian besar penghasilan rumah tangga akhirnya habis untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga ikut memengaruhi perilaku masyarakat. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan volatilitas pasar keuangan membuat banyak rumah tangga memilih untuk menahan pengeluaran serta memperbesar tabungan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko yang mungkin muncul di masa depan.
Risiko
Penyusutan kelas menengah tidak boleh dipandang sebagai sekadar perubahan statistik demografi ekonomi. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek pembangunan nasional. Risiko pertama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok yang menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi nasional mengalami penurunan daya beli, maka kemampuan ekonomi untuk tumbuh secara berkelanjutan ikut terancam.
Risiko kedua adalah melemahnya daya tarik investasi. Investor pada dasarnya tidak hanya melihat ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur, tetapi juga ukuran pasar domestik. Kelas menengah yang kuat menciptakan pasar yang besar dan menjanjikan. Sebaliknya, penyusutan kelas menengah dapat mengurangi prospek pertumbuhan permintaan di masa depan.
Risiko ketiga adalah meningkatnya kerentanan sosial. Kelompok kelas menengah selama ini berfungsi sebagai bantalan ekonomi nasional. Ketika jumlahnya menyusut, semakin banyak rumah tangga yang berada pada posisi rentan terhadap guncangan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan biaya hidup. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan sosial dan memperlambat upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Saatnya Memulihkan
Karena itu, agenda pembangunan ekonomi ke depan perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada pemulihan daya beli kelas menengah. Langkah pertama adalah mempercepat penciptaan lapangan kerja formal yang produktif dan berupah layak. Fokus kebijakan tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah kedua adalah mendorong investasi yang menghasilkan efek pengganda tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi pada sektor manufaktur, ekonomi digital, industri kreatif, dan hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi sumber pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.
Langkah ketiga adalah mengendalikan berbagai komponen biaya hidup yang menjadi beban utama rumah tangga, terutama pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan. Kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan empat sektor tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan investasi keluarga.
Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan berbagai insentif yang secara langsung mendukung kelas menengah produktif, seperti insentif kepemilikan rumah pertama, penguatan tabungan pensiun, serta berbagai skema yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan seperti ini tidak hanya membantu menjaga daya beli, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pengalaman China memberikan pelajaran menarik bagi Indonesia dalam memahami pentingnya menjaga daya beli kelas menengah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Setelah selama beberapa dekade mengandalkan investasi dan ekspor sebagai mesin utama pertumbuhan, pemerintah China dalam beberapa tahun terakhir justru menghadapi tantangan baru berupa melambatnya konsumsi domestik. Krisis sektor properti, meningkatnya ketidakpastian lapangan kerja, serta melemahnya kepercayaan konsumen menyebabkan banyak rumah tangga kelas menengah menahan pengeluaran dan meningkatkan tabungan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap perlambatan aktivitas ekonomi, meskipun China tetap memiliki kapasitas industri dan investasi yang sangat besar. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak dapat bertumpu pada produksi semata; tanpa konsumen yang percaya diri dan memiliki daya beli yang kuat, roda ekonomi akan bergerak lebih lambat.
Di sisi lain, Indonesia dan China memiliki perbedaan mendasar dalam struktur ekonominya. Jika China selama ini berupaya menggeser model pertumbuhan dari investasi menuju konsumsi, Indonesia justru sejak awal sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika daya beli kelas menengah melemah, dampaknya terhadap Indonesia berpotensi lebih besar dibandingkan China. Indonesia tidak memiliki ruang yang sama luasnya untuk mengandalkan ekspor manufaktur atau investasi skala besar sebagai penopang utama pertumbuhan. Oleh karena itu, menjaga kekuatan konsumsi kelas menengah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pelajaran penting yang dapat diambil dari China adalah bahwa pembangunan kelas menengah tidak cukup hanya melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan riil, kesempatan kerja yang berkualitas, akses terhadap perumahan yang terjangkau, serta rasa aman terhadap masa depan ekonomi keluarga. Ketika masyarakat merasa optimistis terhadap prospek pendapatannya, mereka akan lebih berani berbelanja, berinvestasi, dan mengambil keputusan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, ketika ketidakpastian mendominasi, bahkan kelompok masyarakat yang relatif mapan sekalipun cenderung menahan konsumsi. Dalam konteks inilah Indonesia perlu belajar dari pengalaman China: menjaga kelas menengah tetap tumbuh dan percaya diri sama pentingnya dengan menjaga pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Menyelamatkan Pertumbuhan
Pada akhirnya, pembahasan mengenai kelas menengah bukan sekadar isu kesejahteraan sosial. Ini adalah isu strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika hampir 9,5 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam lima tahun terakhir, kita sedang menerima sinyal bahwa mesin konsumsi nasional mulai kehilangan sebagian tenaganya.
Indonesia masih memiliki modal yang sangat besar. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup lebih dari dua pertiga populasi dan menyumbang lebih dari 80 persen konsumsi nasional. Potensi ini dapat menjadi kekuatan luar biasa apabila dijaga dan diperkuat melalui kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, memulihkan daya beli kelas menengah tidak boleh dipandang sebagai agenda sektoral semata. Ini adalah strategi nasional untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks. (Antara/Tim Kalimantanpost.com)
*) Aries Heru Prasetyo, dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM
