Banjarbaru, KP – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satunya melalui deklarasi mandiri dan pelunasan tunggakan pajak oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Banjarbaru.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Senam Bersama Jumat Pagi yang dirangkaikan dengan Deklarasi Mandiri dan Pelunasan Tunggakan PBB-P2 ASN di Lapangan dr. Murdjani Banjarbaru, Jumat (19/6).
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Menurutnya, kepatuhan ASN tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam membangun budaya sadar pajak.
“Melalui deklarasi ini, kita menegakkan komitmen moral untuk melunasi kewajiban PBB-P2. ASN harus menjadi pelopor, baik dalam kepatuhan membayar pajak maupun dalam pemanfaatan teknologi pembayaran yang semakin mudah dan praktis,” ujarnya.
Lisa menjelaskan, pembayaran pajak secara digital merupakan bagian dari upaya modernisasi tata kelola keuangan daerah. Karena itu, seluruh ASN didorong memanfaatkan sistem transaksi non-tunai dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang terus dikembangkan Pemkot Banjarbaru guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, ASN juga membacakan Deklarasi Mandiri Pelunasan Tunggakan PBB-P2 sebagai bentuk komitmen bersama meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Lisa, penggunaan kanal pembayaran digital memberikan berbagai kemudahan, mulai dari proses transaksi yang lebih cepat dan aman hingga pencatatan yang lebih tertib dan terintegrasi.
“Ketika masyarakat melihat ASN patuh membayar pajak dan memanfaatkan layanan digital, maka kepercayaan terhadap sistem yang dibangun pemerintah juga akan meningkat,” katanya.
Pemkot Banjarbaru berharap deklarasi tersebut tidak hanya mempercepat penyelesaian tunggakan PBB-P2 di kalangan ASN, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih disiplin memenuhi kewajiban perpajakan. Sebab, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (Dev/K-5)
