BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan mulai membedah dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (24/6/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Banggar H. Kartoyo didampingi H.M. Alpiya Rakhman itu diawali pemaparan Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H.M. Syarifuddin, mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah sepanjang 2025.
Dalam paparannya, Syarifuddin menyebut realisasi pendapatan daerah mencapai Rp11,18 triliun atau 106,28 persen dari target. Sementara realisasi belanja dan transfer sebesar Rp11,09 triliun atau 82,77 persen dari pagu anggaran.
“Silpa Tahun Anggaran 2025 setelah koreksi dalam rapat disepakati sebesar Rp2,971 triliun,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan total aset Pemerintah Provinsi Kalsel meningkat sekitar Rp1,48 triliun dibanding tahun sebelumnya sehingga mencapai Rp27,93 triliun. Sementara total kewajiban atau utang hanya sekitar Rp883 miliar atau 3,16 persen dari total aset.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kondisi keuangan daerah yang sehat dengan dominasi kekayaan bersih.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp5,28 triliun, melampaui target Rp4,58 triliun. Pendapatan transfer mencapai Rp5,72 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp171,9 miliar.
Kemandirian fiskal juga dinilai cukup baik. Pajak daerah terealisasi Rp4,22 triliun atau 113,83 persen dari target, retribusi daerah Rp735,97 miliar atau 106,39 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp71,49 miliar, serta lain-lain PAD yang sah mencapai 219,25 persen dari target.
Pada sisi belanja, realisasi belanja modal mencapai Rp3,36 triliun atau 90,65 persen dari anggaran. Khusus pembangunan jalan, irigasi dan jaringan terealisasi Rp2,27 triliun atau 92,19 persen sehingga dinilai mampu menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Belanja transfer kepada kabupaten/kota bahkan terealisasi 100 persen, terdiri atas dana bagi hasil pajak Rp2,15 triliun dan bantuan keuangan Rp37,3 miliar.
Sementara belanja tidak terduga sama sekali tidak digunakan dari pagu Rp250 miliar. Kondisi ini dinilai menunjukkan sepanjang 2025 tidak terjadi bencana besar maupun keadaan darurat yang membutuhkan intervensi anggaran.
“Tata kelola keuangan yang disiplin berhasil menghilangkan potensi defisit sehingga APBD 2025 justru mencatat surplus riil sebesar Rp86,37 miliar,” kata Syarifuddin.
Meski demikian, pembahasan Banggar lebih banyak menyoroti pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan pengelolaan berbagai aset, seperti SPBU milik pemerintah daerah hingga kawasan bekas sekolah di sekitar Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang dinilai masih bisa dimaksimalkan.
Anggota Banggar dari Fraksi NasDem, Sarwani, juga mengusulkan agar rencana pembangunan pesantren modern dikaji kembali. Menurutnya, pemerintah lebih baik memperkuat lembaga pendidikan yang telah ada daripada membangun fasilitas baru.
Selain itu, beberapa anggota Banggar meminta pembahasan dilengkapi data yang lebih rinci hingga tingkat program dan kegiatan pada masing-masing SKPD agar evaluasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Wakil Ketua Banggar H.M. Alpiya Rakhman mengatakan pembahasan kali ini memang lebih banyak menyoroti optimalisasi aset daerah.
“Kami ingin aset-aset milik pemerintah daerah benar-benar produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah,” katanya.
Menurut Alpiya, secara umum fundamental keuangan dan pendapatan daerah Kalimantan Selatan masih berada pada kondisi yang baik. Namun DPRD tetap mendorong pemerintah daerah melakukan penataan dan optimalisasi aset agar menjadi sumber pendapatan baru di masa mendatang.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan data yang lebih rinci sesuai permintaan anggota Banggar.(nau/KPO-1)
