Oleh: Zahwa Azizah
Pemerhati Sosial Keagamaan
Dunia kembali menyaksikan ironi yang berulang di Palestina. Ketika gencatan senjata diumumkan dan berbagai pihak menyerukan perdamaian, warga Gaza justru masih harus menghadapi serangan yang merenggut nyawa dan menghancurkan kehidupan mereka. Kesepakatan yang digadang-gadang sebagai jalan keluar ternyata belum mampu menghentikan pertumpahan darah. Fakta ini memperlihatkan bahwa gencatan senjata belum tentu identik dengan perdamaian. Selama pendudukan dan agresi masih terus berlangsung, kesepakatan tersebut hanya menjadi jeda yang menenangkan perhatian dunia, sementara penderitaan rakyat Palestina tetap berlanjut.
Mengutip dari Aljazeera.com (18/7/2026), lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak diberlakukannya gencatan senjata pada Oktober 2025. Meskipun telah ada kesepakatan gencatan senjata, serangan udara dan operasi militer masih terus berlangsung di sejumlah wilayah Gaza. Kondisi ini menunjukkan bahwa gencatan senjata belum mampu menghentikan kekerasan secara menyeluruh dan krisis kemanusiaan di Gaza masih terus berlanjut.
Mengutip dari Responsible Statecraft (17/7/2026), sejak 1948 Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer lebih dari US$130 miliar kepada Israel, menjadikannya penerima bantuan luar negeri terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Selain itu, berdasarkan perjanjian kerja sama 2019–2028, Israel menerima bantuan militer rutin sekitar US$3,8 miliar per tahun, yang mencakup pendanaan persenjataan dan sistem pertahanan rudal. Dukungan tersebut dinilai berperan besar dalam memperkuat kemampuan militer Israel dan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan operasi militernya terus berlangsung.
Gencatan senjata yang sering diumumkan di Palestina tidak pernah benar-benar menghadirkan perdamaian. Ia lebih tepat dipahami sebagai strategi Barat untuk meredakan opini dunia, memberi kesan adanya upaya diplomasi, sementara di lapangan Zionis tetap melanjutkan pembunuhan secara terukur. Dengan kata lain, gencatan senjata hanyalah jeda politik yang memberi ruang bagi penjajah untuk mengatur ulang strategi militer, bukan mekanisme penghentian agresi. Fakta korban yang terus bertambah setelah gencatan senjata diberlakukan membuktikan bahwa perdamaian yang dijanjikan hanyalah fatamorgana.
Ironi ini semakin jelas ketika melihat peran Amerika Serikat. Di satu sisi, Washington tampil sebagai penjamin gencatan senjata, namun di sisi lain ia adalah sekutu utama Zionis. Dukungan militer yang terus mengalir, baik dalam bentuk bantuan tahunan maupun tambahan di tengah konflik, memperlihatkan bahwa AS tidak mungkin bersikap adil. Mengandalkan negara penjajah untuk menyelesaikan urusan umat Islam adalah kesalahan fatal. Alih-alih menghentikan penjajahan, keterlibatan AS justru melanggengkan dominasi Zionis. Mediasi yang mereka lakukan bukanlah demi keadilan, melainkan demi menjaga stabilitas kepentingan politik dan strategis mereka sendiri.
Karena itu, akar masalah Palestina tidak bisa dipahami sekadar sebagai pelanggaran gencatan senjata. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketiadaan junnah (perisai) yang melindungi umat Islam. Dalam Islam, perisai itu adalah Khilafah Islamiyyah, institusi yang memiliki kewajiban menjaga keamanan umat, membela wilayah kaum Muslim, serta menghentikan segala bentuk agresi. Tanpa Khilafah, umat Islam akan terus bergantung pada kekuatan asing yang sarat kepentingan. Ketergantungan ini melahirkan siklus tragedi yang berulang: penderitaan, penjajahan, dan diplomasi semu yang tidak pernah menyentuh akar persoalan. Hanya dengan kembalinya Khilafah, umat memiliki perisai yang mampu mengorganisir jihad, membangun kekuatan politik dan militer, serta menghadirkan perlindungan nyata bagi kaum Muslimin.
Umat Islam tidak boleh berharap dan menggantungkan nasib pada kafir dan musuh-musuh Islam. Fakta sejarah dan realitas politik hari ini menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut tidak pernah benar-benar berpihak pada kepentingan umat. Ketergantungan pada mereka justru melahirkan ilusi solusi, seperti gencatan senjata yang ternyata tidak menghentikan agresi di Palestina. Selama umat Islam masih menunggu belas kasih dari pihak luar, penderitaan akan terus berulang. Karena itu, umat harus mengambil solusi Islam dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan di Palestina.
Solusi yang hakiki bagi Palestina bukanlah diplomasi atau perjanjian yang mudah dilanggar, melainkan jihad fii sabilillah. Jihad adalah kewajiban syar’i yang ditetapkan Allah untuk mengusir penjajah Zionis dari tanah kaum Muslimin. Jihad bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan instrumen nyata yang mampu menghentikan agresi apabila dijalankan dengan kesatuan dan kepemimpinan yang kuat. Namun jihad yang terorganisir dan berskala besar tidak mungkin terlaksana jika umat tercerai-berai oleh batasan nasionalisme. Ia hanya akan memiliki kekuatan luar biasa apabila umat bersatu dalam satu kepemimpinan yang menyatukan.
Kepemimpinan itu adalah Khilafah Islamiyyah. Khilafah adalah junnah (perisai) yang menjaga kehormatan umat, melindungi setiap jengkal tanah kaum Muslimin, serta menghentikan segala bentuk agresi terhadap mereka. Tanpa Khilafah, umat akan terus berada pada posisi lemah dan bergantung pada kekuatan asing yang jelas memiliki agenda politiknya sendiri. Dengan Khilafah, umat memiliki perisai yang mampu mengorganisir jihad, membangun kekuatan politik dan militer, serta menghadirkan perlindungan nyata bagi umat. Inilah solusi struktural yang menyentuh akar persoalan, bukan sekadar kosmetik politik seperti gencatan senjata.
