Oleh : Ari Supit
Kalimantan Post Biro Jakarta
Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan sumber daya manusia di Indonesia cenderung berjalan secara sektoral dan terfragmentasi. Urusan perbaikan gizi anak, misalnya, menjadi domain kementerian kesehatan; pemberdayaan ekonomi desa menjadi tanggung jawab kementerian desa; sementara ketahanan keluarga acap kali ditempatkan sebagai persoalan privat yang luput dari perhatian kebijakan publik. Konsekuensi dari pendekatan yang tidak terintegrasi ini cukup nyata: anak-anak mungkin memperoleh asupan makanan bergizi di sekolah, namun keluarga mereka masih bergulat dengan kemiskinan di rumah; atau di sisi lain, perekonomian desa menunjukkan pertumbuhan, tetapi anak-anak tumbuh tanpa kehadiran emosional orang tua yang memadai.
Menurut pandangan saya, pendekatan yang bersifat parsial semacam ini sudah saatnya ditinggalkan. Kabar menggembirakan, dalam kurun waktu dua tahun belakangan, pemerintah mulai menunjukkan perubahan pola pikir yang menurut hemat saya paling rasional dalam merespons peluang bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045. Perubahan tersebut diwujudkan melalui upaya membangun sebuah ekosistem utuh yang menyatukan ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, perbaikan gizi, dan ketahanan keluarga dalam satu mata rantai pembangunan. Wujud paling konkret dari ekosistem tersebut saat ini tampak pada sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), serta Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS).
MBG berperan menjamin pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak agar mereka dapat tumbuh sehat dan belajar secara optimal, sementara Kopdes Merah Putih berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang memastikan pasokan pangan program tersebut berasal dari hasil produksi masyarakat desa. Di sisi lain, GAMAS hadir untuk memperkuat fondasi keluarga, sehingga anak tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional yang cukup. Dengan demikian, kualitas generasi Indonesia saat ini tidak lagi ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan dibangun dari berbagai lini: mulai dari lahan pertanian, peternakan, koperasi, sekolah, hingga lingkungan keluarga. Inilah hakikat pembangunan yang holistik.
Saya menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menegaskan perlunya sinergi antara MBG dan Kopdes Merah Putih bukanlah sekadar retorika politik, melainkan suatu bentuk intervensi ekonomi yang terencana dan terukur. MBG tidak lagi ditempatkan sebagai program bantuan sosial semata, tetapi dirancang untuk menciptakan pasar yang stabil dan berkelanjutan bagi para petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di pedesaan. Keyakinan ini diperkuat oleh data yang tersedia. Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal yang telah terlibat dalam rantai pasok MBG, yang terdiri atas koperasi, kelompok tani, kelompok peternak, hingga usaha mikro. Meskipun angka tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total 27 juta rumah tangga usaha pertanian berdasarkan Sensus Pertanian 2023, arah kebijakan yang diambil sudah menunjukkan langkah yang tepat. Apabila permintaan dari program MBG terus diarahkan pada produksi dalam negeri dan tidak beralih ke impor, maka anggaran negara yang dialokasikan untuk memberi makan jutaan anak sekolah tidak akan habis sebagai konsumsi belaka, melainkan akan berputar dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa.
Lebih jauh lagi, mengingat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi sekitar 12–13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 28 persen angkatan kerja nasional (BPS, 2025), penguatan rantai pasok yang berbasis desa merupakan sebuah keniscayaan. Dalam perspektif saya, MBG berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan belanja negara dengan kesejahteraan petani. Dengan kata lain, setiap porsi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak juga merupakan denyut nadi yang menghidupkan perekonomian di sektor hulu.
Meskipun demikian, saya merasa perlu menekankan bahwa pembangunan manusia yang komprehensif tidak akan pernah tercapai hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan semata. Di titik inilah saya menilai GAMAS—yang diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN—memiliki urgensi yang kerap dipandang sebelah mata. Kehadiran program ini bukan tanpa alasan, melainkan lahir dari realitas sosial yang cukup mengkhawatirkan. Data Pendataan Keluarga tahun 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 25 persen anak Indonesia mengalami kondisi fatherless, yakni minimnya keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang mereka. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik; ia menggambarkan potret generasi yang kehilangan figur teladan, yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap pembentukan karakter, kesehatan mental, kemampuan bersosialisasi, hingga prestasi akademik. Bahkan ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah melampaui angka 75 poin pada tahun 2025, kualitas pengasuhan tetap menjadi variabel yang tidak dapat ditawar-tawar.
Saya sependapat dengan langkah pemerintah yang mulai mengaitkan berbagai variabel pembangunan ini. Tidak ada manfaatnya anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari jika mereka pulang ke rumah tanpa kehadiran ayah yang mendukung proses belajarnya. Oleh karena itu, GAMAS bukanlah program seremonial, melainkan investasi jangka panjang dalam ketahanan mental dan emosional yang selama ini menjadi “biaya tersembunyi” dalam pembangunan nasional.
Meskipun optimisme perlu dijaga, sebagai opini yang kritis saya juga harus menyoroti berbagai tantangan yang menyertai upaya sinergi ini. Mengintegrasikan 148 ribu pemasok dengan lebih dari 75 ribu desa yang tersebar di seluruh Nusantara jelas bukan pekerjaan ringan. Risiko paling besar terletak pada koordinasi birokrasi yang berpotensi tumpang tindih serta celah kebocoran anggaran di tingkat koperasi desa. Apabila Kopdes Merah Putih tidak dikelola dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel, maka cita-cita membangun ekosistem pembangunan yang terpadu justru dapat berubah menjadi ajang perebutan rente ekonomi baru. Di samping itu, GAMAS sebagai program yang menyentuh ranah kultural menghadapi tantangan yang lebih abstrak, yakni mengubah kebiasaan sosial yang telah mengakar. Mengajak para ayah untuk terlibat aktif dalam mengantar anak ke sekolah memerlukan perubahan pola pikir yang tidak dapat dicapai hanya melalui imbauan administratif. Diperlukan adanya insentif sosial dan budaya yang masif, serta peran aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai agen perubahan. Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan ini.
Berbagai kajian dari Bappenas, UNICEF, dan WHO secara konsisten menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kombinasi faktor gizi, pendidikan, lingkungan pengasuhan, dan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 tidak akan semata-mata diukur dari besaran anggaran yang dialokasikan, melainkan dari kemampuan kita untuk menyambungkan seluruh mata rantai yang selama ini terputus. Mulai dari lahan pertanian yang memasok pangan, koperasi yang menggerakkan roda ekonomi, makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak, hingga kehadiran ayah yang mendampingi proses tumbuh kembang mereka—semua elemen ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Saya optimistis bahwa dengan fondasi data yang kuat dari BPS serta komitmen politik yang mulai terintegrasi, sinergi antara MBG, Kopdes Merah Putih, dan GAMAS berpotensi menjadi faktor pengubah permainan (game changer) dalam pembangunan nasional. Meski demikian, optimisme tersebut harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Jika ketiga program ini dijalankan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar slogan politik, melainkan sebuah keniscayaan yang sedang kita bangun hari ini, dari pinggiran sawah hingga ruang keluarga.
