JAKARTA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin membawa langsung keluhan masyarakat ke Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, pada Selasa (28/07/2026) lalu.
Langkah ini dilakukan atas arahan Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR sebagai respons terhadap pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan warga dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan.
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Rombongan Pemko didampingi General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Soelistijono, dan diterima oleh Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.
Dalam kesempatan itu, Ananda menegaskan kedatangan Pemko bukan sekadar untuk meminta penjelasan, tetapi juga membawa berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini terdampak pemadaman listrik bergilir. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sektor usaha hingga pelayanan publik disebut mengalami gangguan akibat kondisi tersebut.
“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik, kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujar Ananda.
Menurutnya, dampak pemadaman kali ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Tidak hanya aliran listrik yang terputus, jaringan telekomunikasi juga ikut terganggu karena banyak Base Transceiver Station (BTS) kehilangan pasokan daya. Akibatnya, masyarakat kesulitan berkomunikasi di tengah kondisi listrik yang padam.
“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan, sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang, kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.
Selain persoalan komunikasi, Pemko Banjarmasin juga menyampaikan berbagai kerugian yang dialami warga. Diantaranya kerusakan peralatan elektronik, terganggunya aktivitas pelaku UMKM, matinya ribuan ternak, hingga rusaknya air susu ibu (ASI) yang disimpan di dalam lemari pendingin karena listrik padam dalam waktu yang cukup lama.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, PLN memaparkan kondisi terkini sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional atau war room.
Berdasarkan penjelasan perusahaan, pemadaman terjadi akibat gangguan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap, yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong. Gangguan tersebut menyebabkan defisit pasokan sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Dari hasil pembahasan, PLN memastikan mulai 29 Juli 2026 durasi pemadaman bergilir akan dipangkas menjadi sekitar tiga jam. Sementara proses perbaikan di ketiga PLTU ditargetkan rampung pada 3 Agustus 2026, sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal tanpa pemadaman bergilir mulai 4 Agustus 2026.
“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini, insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar-benar terealisasi,” tegas Ananda.
Ia menambahkan, Pemko Banjarmasin tidak akan berhenti sampai pada pertemuan tersebut. Seluruh perkembangan akan terus dipantau melalui koordinasi intensif dengan PLN agar komitmen yang telah disampaikan benar-benar diwujudkan.
Pemko juga memastikan akan tetap menjadi penghubung aspirasi masyarakat hingga pelayanan kelistrikan kembali normal dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa dihantui pemadaman bergilir. (nug/KPO-4)
