BANJARBARU, Kalimantanpost.com — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi keterlibatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan.
Jumhur menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menghadapi karhutla, termasuk turun langsung ke kawasan di luar wilayah konsesi perusahaan.
“Ya, sangat bagus apa yang disampaikan kawan-kawan GAPKI. Tadi sudah ngobrol panjang lebar, sudah ada langkah yang dilakukan. Bukan hanya baru mau ya,” kata Jumhur saat acara Percepatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Kalsel, Senin (24/8/2026).
Bahkan kepada anggotanya mereka meminta anggotanya tidak mengurusi wilayah konsesinya, tetapi juga keluar untuk membantu masyarakat.
Menurut Jumhur, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla. Keterlibatan dunia usaha dibutuhkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, baik melalui dukungan sarana, personel maupun sistem pencegahan.
Di Kalsel, GAPKI turut membantu penanganan karhutla di kawasan Pengayuan, Banjarbaru. Bantuan tersebut dilakukan di luar wilayah konsesi perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran.
Jumhur menyebut kondisi Karhutla di Kalsel saat ini relatif terkendali. Kondisi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat.
Keberadaan embung, sekat kanal, patroli terpadu dan sistem peringatan dini juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan rawan Karhutla.
Namun, penanganan Karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Pemerintah tetap menekankan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha pun diharapkan terus diperkuat, tidak hanya saat kebakaran terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Ketua GAPKI Pusat Eddy Martono mengatakan, pihaknya telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit. Pedoman tersebut mencakup persiapan dan pencegahan, pengendalian dan pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.
Pedoman tersebut disebarkan kepada anggota GAPKI sebagai acuan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Perusahaan juga didorong menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan, seperti embung, menara api, CCTV, peralatan pemadaman dan fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, setiap perkebunan membentuk brigade pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pengawasan di sekitar wilayah perkebunan juga diperkuat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan dan institusi terkait.
“Sementara untuk memperkuat pengawasan di sekitar perkebunan, perusahaan didorong membentuk Masyarakat Peduli Api dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan dan institusi terkait,” jelas Eddy.
Khusus kawasan gambut, pencegahan dilakukan dengan memantau tinggi muka air tanah (TMAT), menghemat dan mencadangkan air, memelihara infrastruktur pembasahan serta membangun sekat kanal.
Perusahaan juga diminta menyiapkan sarana tanggap darurat dan mengidentifikasi sumber air maupun wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Pemetaan dilakukan dengan melihat riwayat kebakaran, titik panas atau hotspot, serta kondisi tinggi muka air tanah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan sebelum api muncul sekaligus mempercepat respons ketika kebakaran terjadi. (dev/KPO-4)
