Palangka Raya, KP – Dharma Wanita Persatuan dikenal sebagai wadah berhimpun isteri pegawai negeri sipil, jelang Pilkada diminta jaga netralitasnya.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Kalteng diwakili Asisten III Sekda Lies Fatinah pada Musda istri para pejabat pemerintah di pusat dan daerah, serta isteri para anggota dan pimpinan
lembaga-lembaga negara, Senin (16/3).
Dikemukakan meski organisasi DWP juga dikenal bersifat mandiri, netral dan independen, mandiri, yang berarti organisasi ini tidak terkait langsung dengan jabatan suami. baik secara struktural, fungsional maupun finansial.
Netral, dalam arti organisasi bersifat non politik, sedangkan independen, berarti organisasi ini tidak mempunyai keterkaitan organisatoris dengan organisasi apapun juga, baik politik maupun organisasi kemasyarakatan,” terang Asisten III Sekda.
Diakui pada pemilihan umum yang lalu, baik Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPW telah mampu menunjukkan sifat netral dan independensinnya.
Segenap anggotanya benar-benar menikmati kebebasan, tambahnya, dalam menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.
Ia berharap sikap seperti itu dapat terus dijaga dan dipertahankan, “saya mengharapkan kepada dharma wanita persatuan provinsi Kalteng agar tetap mempertahankan kemandirian, netralitas dan independennya,” pintanya.
Terlebih, sebutnya, Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi kemasyarakatan kewanitaan mengemban tugas cukup luas, sehingga diharapkan netralitas dan independen sangat diperlukan untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. (drt/k-10)
