Pelaihari, KP – Bertempat di halaman kantor Bupati Tanah Laut (Tala) dilaksanakan apel kerja gabungan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala dan penandatanganan Kesepakatan bersama nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Tala dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Banjarmasin, Senin (02/3/2020).
Apel kerja gabungan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tala, Dahnial Kifli, Assisten Daerah ( Asda) I,II, III, Staf Ahli, Para Perangkat Daerah se-Kabupaten Tala, seluruh ASN Lingkup Pemkab Tala, Manager Branch BTN Kantor Cabang Banjarmasin, Cahya Pribadi Putra serta Karyawan/ti Perusahan daerah Kabupaten Tala.
MoU dan PKS ini bertujuan untuk kerja sama program pengadaan perumahan bersubsidi bagi aparatur sipil negeri (ASN) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemkab Tala. Sebelumnya Pemkab tala dan Bank BTN sudah melakukan 2 kali pertemuan guna membahas MoU dan PKS tersebut.
Bertindak sebagai pembina apel Bupati Tala H Sukamta mengatakan, Pemkab Tala dan Bank BTN telah mencapai kesepakatan agar penandatanganan MoU dan PKS bisa terlaksana, tentunya untuk mempermudah proses kepemilikan rumah bersubsidi bagi ASN dan PTT di Kabupaten Tala.
Tentunya rumah bersubsidi ini dapat di urus dengan mudah serta angsuran yang murah, agar semua ASN dan PTT dapat memiliki rumah pribadi, “ saya harap dengan adanya perumahan bersubsidi ini seluruh ASN dan PTT yang belum memiliki rumah bisa segera memiliki rumah pribadi, apalagi dengan pengurusan yang mudah dan angsuran murah” ucap Sukamta (sapaan akrabnya).
Perlu diketahui tahap awal pembangunan rumah bersubsidi berjumlah 1000 buah rumah, tapi tidak menutup kemungkinan akan diperbanyak karena untuk menutupi kuota ASN dan PTT di Kabupaten Tala yang berjumlah sekitar 6000 orang.
Selain penandatanganan kesepakatan dengan Bank BTN, Sukamta juga menyerahkan Sertifikat Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan, Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), sebagai Laboratorium penguji dan Laboratorium lingkungan Pertanggal 19 November 2019 lalu.
“2019 lalu saya meminta di akhir tahun harus sudah mempunyai serifikasi, karena ini adalah salah satu unit pelayanan perusahaan agar uji coba lingkungannya tidak keKabupaten lain sehingga kita bisa kehilangan pendapatan asli daerah, dan Alhamdulillah Target tersebut bisa terpenuhi” ucap Kamta. (rzk/K-6)
