Bupati HST Hadiri Rakor Pemeriksaan LKPD Tahun 2019

Barabai, KP – Bupati HST H A Chairansyah didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Ainur Rafiq, Inspektur Taufan Hidayat, Kepala BPBD H. Budi Hariyanto hadiri rapat koordinasi mekanisme pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2019 dan penanganan covid-19 di Kalimantan Selatan di gedung Idham Chalid Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru, Senin (13/04/2020).

Rakor yang berlangsung di Gedung KH Idham Chalid Komplek Gubernur di Banjarbaru ini dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan. Rakor juga melibatkan melibatkan BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syifullah serta para Bupati/Wali Kota se-Kalsel.

Di hadapan Wakil Gubernur Rudy Resnawan dan Sekda Prov Kalsel Abdul Haris Makkie, Tornanda menyampaikan proses pemeriksaan LKPD tahun 2019 yang tetap dilaksanakan meski dalam situasi mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kita akan tetap menjalankan proses pemeriksaan dengan tetap mengikuti imbauan pemerintah dengan mengurangi interaksi fisik,” ucap Tornanda

Tornanda mengatakan, secara teknis dalam melakukan pemeriksaan, petugas lebih banyak berkoordinasi melalui teknologi video conference. Kalau pun harus melakukan kunjungan maka petugas akan dibatasi jumlah.

Berita Lainnya
1 dari 290
Loading...

“Karena keterbatasan interaksi yang bisa dilakukan maka diharapkan daerah dapat menyiapkan dokumen yang akan diperiksa. Sehingga mengurangi intensitas pertemuan fisik,” pinta Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel itu.

Bupati HST H A Chairansyah menyatakan pihaknya akan memfasilitasi segala yang diperlukan BPK.

“Pada prinsipnya kita akan selalu siap terhadap segala yang diperlukan BPK dalam hal pelaksanaan pemeriksaan nantinya,” ucap Bupati

Ihwal penanganan Covid-19, Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan selaku pemimpin rapat membicarakan koordinasi antar kabupaten/kota dalam mengatasi wabah Corona.

Salah satu pembahasan terkait pembagian bantuan dari Pemprov Kalsel kepada masing-masing kabupaten/kota di mana jumlah bantuan akan disesuaikan kebutuhan berdasarkan laporan Gugus Tugas masing-masing.

“Untuk jaring pengaman sosial nanti Tim Gugus Tugas yang akan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Provinsi untuk mendata jumlah kepala keluarga dan jumlah bantuannya,” papar Wakil Gubernur. (adv/ary/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya