Bagaimana Pemerintah Atasi Minimnya Anggaran Penanganan Covid-19

Oleh : Fahima Ziyadah
Mahasiswa dan Pemerhati Sosial Politik

Pandemi virus corona atau Covid-19 telah menjadi tantangan besar yang bukan saja menghantui masyarakat perkotaan namun juga hingga tingkat desa. Makhluk kecil ini telah mengacaukan sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, Kalimantan Selatan khususnya. Bagaimana tidak, ekonomi menjadi terpuruk, pemerintah mulai tertunduk dalam menghadapinya. Berbagai kebijakan dikeluarkan demi untuk menenangkan.

Di Hulu Sungai Utara misalnya, Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara akan mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp600.000 per bulan. “Bagi warga yang belum tercover oleh BLT dari Kemensos, maka akan dibantu melalui dana desa (DD) dengan jumlah yang sama,” ujar Kepala seksi pengelolaan Darta dan PFM Dinsos HSU Muhammad Zaky Mubarak di Amuntai, Jumat.

Zaky mengatakan, sehubungan dengan masa pandemi Covid-19 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang pemberitahuan pengunaan dana desa yang salah satunya bisa digunakan untuk BLT. BLT akan disalurkan langsung untuk tiga bulan (April-Juni) sebagai salah satu upaya membantu KPM yang tengah terdampak adanya wabah virus Corona (Covid-19). Namun belum pasti juga kapan pencairan dilakukan dari BLT-DD tersebut, sebab masih menunggu proses penetapan jumlah KPM di tiap desa. (kalsel.antaranews.com, 25/4/2020).

Bisa kita lihat, bahkan pendataan yang menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan, rakyat akan semakin terpuruk jika harus menunggu lebih lama lagi. Sebut saja pemerintah mengalami kekurangan anggaran dalam penanganan Covid-19 ini. Anggaran yang tidak memadai hingga akhirnya banyak warga yang turun tangan membantu pemerintah untuk berupaya menanggulangi wabah ini.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Tapin, Bupati HM Arifin Arpan mengajak para pengusaha dan para dermawan di Tapin ikut berperan dalam penanggulangan dan pencegahan virus Corona tersebut. Menanggapi ajakan tersebut, H Nova pengusaha asal Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan langsung bergerak cepat untuk berpartisipasi dalam penanganan wabah virus COVID-19 ini. “Hari ini kami serahkan bantuan berupa barang kelengkapan pendukung rumah isolasi Covid-19 yang sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tapin,” ucapnya yang diwakili oleh H Abdul Hamid.

Barang yang diserahkan berupa kasur busa, bantal, sarung kasur, serta selimut yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Tapin, Alfian Yusuf. (kalsel.antaranews.com, 21/04/2020).

Bukan hanya itu saja, bahkan ada imbauan pemerintah agar umat Islam membayarkan zakat fitrahnya di awal Ramadan saja. Kementerian Agama Tabalong bersama Majelis Ulama Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong telah menetapkan kadar zakat fitrah tahun 1441 H. Penentuan kadar zakat fitrah mengacu pada harga beras di pasaran saat ini.

Berita Lainnya
1 dari 154
Loading...

Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat, Irfan Wahyuni mengatakan penghitungan kadar zakat tahun ini dilaksanakan lebih awal dari tahun sebelumnya. Sehingga masyarakat dapat membayarkan zakat fitrah lebih awal. (tv.tabalongkab.go.id, 25/04/2020)

Demikianlah gambaran yang terjadi saat ini, dimana Negara bukan lagi sepenuhnya menjadi perisai bagi rakyat, disaat rakyat pun ikut turun tangan menanggulangi wabah ini. Tentu kita sebagai masyarakat mengharapkan pandemi Covid-19 ini segera berakhir, namun dalam waktu dekat akan sulit terwujud karena berbagai permasalahan masih terjadi. Salah satunya adalah minimnya anggaran pemerintah. Dimanakah sumber daya alam yang begitu luar biasa banyaknya di negeri ini hingga pemerintah bahkan minim anggaran mengatasi Covid-19 ini?

Problematika ini tentu sulit diatasi selama sistem yang mengaturnya masih berasaskan pada kapitalisme. Negara yang kaya sumber daya, namun hanya menjadi penonton atas pengerukan di buminya sendiri. Negara dan pemerintahan menjadi ajang rebutan para pemilik modal. Bukan hanya kapitalis lokal namun juga kapitalis global yang hanya mementingkan kekayaan mereka sendiri atas pengerukan dari negeri Indonesia ini. Tentu hal inilah yang menjadikan negara tunduk dan takluk pada penjajah pengeruk, mereka meraup kekayaan hingga menjadi segelintir elit yang menukar kepentingan vital rakyat melalui tangan-tangan penjajah secara tak langsung. Dan sekarang lah akibatnya yang dirasakan.

Iya, sumber dari minimnya anggaran ini adalah sebab pendapatan negara kapitalis yang hanya berkutat pada pajak dan sumber potensi pendapatan negara diserahkan pengelolaannya kepada asing dan swasta dengan kebijakan privatisasi. Padahal yang paling dibutuhkan oleh rakyat saat kondisi wabah seperti sekarang ini adalah pengurusan rakyat oleh pemerintah. Rakyat hanya harus menerima pelayanan dari negara sebab itulah fungsi negara, menjadi pelindung dan perisai bagi rakyatnya.

Namun lain kapitalis, lain pula Islam. Saat kondisi wabah seperti ini, negara hadir menjadi garda terdepan dengan segala kebijakan yang berdasar pada hukum syara. Misalnya lockdown diberlakukan untuk mencegah penularan yang lebih besar, tapi rakyatpun akan menaati sebab mereka paham kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya adalah kebaikan dan yakin pemerintah tak akan abai dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Ketika menangani terjadinya wabah penyakit, negara akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangani. Menyiapkan pos-pos khusus untuk mebiayai semua yang diperlukan. Mulai perawatan pada yang sakit, penanganan masyarakat yang dikarantina, berbagai fasilitas kesehatan yang diperlukan, logistik, dan jaminan keamanan hingga upaya untuk menemukan obat dari penyakit tersebut serta mendorong para tenaga kesehatan untuk optimal dalam perannya dengan memberikan apresiasi tinggi berupa gaji yang sepadan dengan pengorbanan. Karena negara berfungsi sebagai perisai bagi rakyatnya.

Negara tak akan kekurangan anggaran sebab dalam sistem baitul maal khilafah, akan banyak sumber-sumber pemasukan negara yang halal yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan diatas. Seperti dari kharaj, fa’i, ghanimah, jizyah, usyur, dan lain-lain. Dan meskipun kas negara kosong, negara tetap menjamin untuk berlaku adil pada rakyat tanpa menimbulkan kedzaliman dengan cara mendorong partisipasi orang-orang kaya untuk membantu sesama, ini tentu berbeda dengan fakta yang terjadi di Kabupaten Tapin diatas karena sistem yang mengatur ekonomi, kesehatannya pun berbeda. Bahwa negara ini adalah berada dalam cengkraman kapitalisme hingga anggaran pemerintah menjadi minim.

Itulah bedanya pengaturan oleh negara atas rakyatnya antara kapitalisme dan Islam. Maka jika kita meyakini Islam adalah kebaikan bukan hanya pada spiritual saja namun bahkan dalam bentuk pengaturan kehidupan yang sebegitu kompleks. Sudah selayaknya kita umat Islam bersegera mengambil sesuatu yang akan membawa pada kebaikan. Yaitu dengan mewujudkan kembali kepemimpinan Islam dengan meneladani jalan dakwah Rasulullh SAW.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang member kehidupan kepada kamu,ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadaNya-lah kamu akan dikumpulkan”. (QS. Al-Anfal : 24). Wallahu’alam bishshowab.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya